Tolak Ganti Rugi Pembebasan Lahan Warga Dua Kecamatan Datangi BPN Maros

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,MAROS — Sejumlah warga yang tersebar di dua Kecamatan yakni Kecamatan Maros Baru dan Marusu mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros, Rabu, 14 Agustus.

Kedatangannya guna menyampaikan penolakan mereka terkait ganti rugi pembebasan lahan rel kereta api di Maros. Pasalnya nilai ganti ruginya terlalu rendah.

Salah seorang warga Desa Ma’rumpa Kecamatan Marusu, Jamaluddin mengaku menolak pembayaran ganti rugi pembebasan lahan rel kereta api.
“Kami menolak pembebasan lahan rel kereta api. Nilainya terlalu rendah sementara lahan kita ini merupakan lahan produktif,” tegasnya

Dia juga menyayangkan tahapan pembebasan lahan pembangunan rel kereta api ini. Sebab mereka tak pernah dilibatkan. Baik dalam proses pengukuran mereka sama sekali tak dilibatkan.

“Kami tak dilibatkan dalam proses pengukuran dan tiba-tiba saja sudah ada musyawarah penetapan harga. Padahal harusnya kan harga ini harus dimusyawarahkan dulu tapi ini dilakukan sepihak,” tegasnya.

Olehnya itu dia meminta BPN selaku panitia pengadaan tanah membatalkan semua pengukuran yang ada dan semua yang sudah di tandatangani.
“Baik itu daftar hadir ataupun semua yang sudah ditandatangani,” katanya.

Menurutnya selama ini telah terjadi pembodohan kepada warga pemilik lahan. Bagaimana tidak mereka sama sekali tidak mengetahui perihal rencana pembebasan lahan ini. Namun tiba-tiba diundang menghadiri musyawarah penetapan harga yang telah ditetapkan.

“Warga diundang musyawarah penetapan dan harganya sudah ditetapkan. Harusnya kan kalau musyawarah itu ada pembahasan dan masukan dari warga tapi ini tidak ada,” jelasnya.

Dia juga mempertanyakan adanya perbedaan harga. “Ini kan lucu masa tanah yang lokasinya satu hamparan tapi harga nya beda. Seperti lokasi saya itu ada 30 are yang kena dan dibagi dua sementara satu hamparan. Tapi harganya beda ada Rp94 ribu per meter dan ada yang Rp300 ribu per meter. Bagaimana kira-kira penghitungannya itu,” tegasnya.

Dia juga menegaskan masyarakat juga tak hanya mempersoalkan harga ganti rugi yang rendah. Namum juga menyangkan tahapan yang tidak berjalan sebagai mana mestinya. Terbukti tak adanya keterlibatan warga saat dilakukan pengukuran dan dalam penentuan harga.

Sementara menanggapi hal itu Kepala BPN Maros, Arman Hasanuddin mengatakan pihaknya tak memiliki kewenangan berbicara masalah harga.
Sebab sudah ada apraisal yang ditunjuk untuk menentukan kisaran harga.

Menanggapi permintaan warga untuk dilakukan musyawarah ulang dia mengaku akan menyampaikannya terlebih dahulu ke tim TP4D. “Kita akan sampaikan dulu ke tim apakah dibolehkan musyawarah kembali atau seperti apa,” tegasnya

Usai ke kantor BPN warga yang didampingi HMI Cabang Buttasalewangang Maros ini melanjutkan aksinya di DPRD Maros.

Wakil.Ketua DPRD Maros, HA Patarai Amir yangbmeneroma langsung mengaku akan memfasilitasi dan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait dalam hal ini BPN dan Apraisal.

“Kita akan undang Jumat, 16 Agustus mendatang untuk membahas masalah ini. Sebab memang selama ini proses pembebasan lahan ini tidak pernah berkoordinasi dengan kami di DPRD,” pungkansya.(Rin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...