Cabut SK Pembekuan LEMA Unhas, Revisi PR Ormawa

0 Komentar

REPORTER SULKIFLY-A NUR ISMAN
EDITOR NURLINA ARSYAD

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR— Polemik pembekuan Lembaga Mahasiswa (Lema) yang menolak PR Ormawa di Unhas terus mendapat kecaman. Tak hanya dari mahasiswa, alumnus pun turut mengecam seluruh tindakan intimidasi yang dilakukan pihak birokrasi.

Selain harus mencabut keputusan pembekuan, PR Ormawa pun dinilai perlu direvisi kembali dengan melibatkan seluruh lema di Unhas. Tujuannya, agar putusan lebih demokratis.

Mantan Pimpinan Redaksi (Pimred) dan Koordinator Litbang UKPM periode 2004-2005, Adam Kurniawan menilai pembekuan Lema ini adalah tindakan konyol yang menunjukkan betapa terbelakangnya cara pandang civitas akademika di Unhas.

Menurutnya, aksi pembekuan tersebut akan menimbulkan reaksi berkepanjangan karena mahasiswa tidak akan tinggal diam. Bisa saja terjadi konsolidasi dan perlawanan.

“Mahasiswa punya modal yang lebih dari cukup mencongkel rektor dari posisinya. Massa mahasiswa itu besar, mereka terlatih berjejaring dengan lembaga mahasiswa lainnya, berjejaring dengan organisasi non pemerintah, akses terhadap refensi berbagai model perlawanan terbuka lebar,” kata alumnus FISIP ini.

Terpisah, Mantan Menteri Kaderisasi BEM Fakultas Hukum Periode 2014-2015, Muhammad Ansar jmengungkapkan, sikap penolakan yang dilakukan Lema terhadap PR Ormawa dan terbentuknya BEM Unhas tentu didasari dengan hasil kajian yang dilakukan.

Mestinya, hal tersebut disikapi secara dewasa oleh pihak dekan dan universitas. Bukan malah membekukan lema tingkat fakultas.

“Seyogyanya, universitas sebagai institusi dapat menumbuhkembangkan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi, bukan malah menghambatnya,” terangnya kepada FAJAR.

Ansar menuturkan, perlu dilakukan pencabutan atau pengkajian ulang terhadap PR Ormawa dengan keterlibatan aktif semua lembaga mahasiswa pada masing-masing fakultas.

“Dengan demikian perlu bagi stakeholder Unhas untuk melakukan pengkajian ulang terkait dengan PR Ormawa tersebut, dan terkait dengan perumusan organisasi mahasiswa lingkup universitas untuk dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri tanpa intervensi,” sarannya.

Menurut Mantan Ketua BEM Fisip 2018, Sandrawali, Polemik ini telah berlarut-larut sejak masa periodenya. Menurut dia, dekanat menyalahkan kedudukan antara birokrat kampus dan Lema. Pasalnya, keduanya non struktural, birokrasi adalah mitra kritis bagi Lema sehingga secara otonom memilik haknya menyampaikan sikap terkait hal-hal yg menyangkut kehidupan kampus.

“Pihak kampus baiknya meninjau kembali PR Ormawa. Mencabut surat keputusan pembekuan dan memberikan hak berlembaga kepada mahasiswa, sebab sesuai prinsipnya lema hadir dari oleh, untuk mahasiswa, apalagi saat ini sudah ada maba, miris jika maba hanya tahu ruang perkuliahan saja,” harapnya.

Wakil Rektor III Unhas, Prof Arsunan Arsin mengaku tetap akan mempertahankan PR Ormawa tersebut. Apalagi pada berita acara Rapat Finalisasi Penyusunan Lampiran PR Ormawa pada 2018 lalu, 13 fakultas sepakat dan bertanda tangan dan hanya dua fakultas yang menolak.

Hanya saja, seiring berjalannya waktu, satu per satu Lema mulai menggalakkan penolakan. Hingga kini, tercatat ada lima fakultas yang menolak. Tetapi, Arsunan tetap mengacu pada berita acara tersebut. Kata dia, tak akan ada perubahan.

“Banyak orang minta saya mundur (dari jabatan wakil rektor). Ada dari mahasiswa maupun alumni. Itu tidak apa-apa. Yang mengangkat saya rektor, bukan dia,” ujar Arsunan degan tegas.

Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu tidak mau menanggapi polemik tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya ke wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.

Sementara itu, Lema yang disebut-sebut setuju pemberlakuan PR Ormawa ogah memberi respons, dengan beragam alasan. Salah satunya, mereka mengisyaratkan tidak ingin ada perpecahan di kalangan mahasiswa.(*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...