Dewan Makassar Wacanakan Gunakan Hak Lembaga Dalami Pembatalan 1.200 ASN

Kamis, 15 Agustus 2019 15:35

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasca 1.073 ASN Pemkot Makassar, dikembalikan ke jabatan semula belum lama ini, justru bakal menimbulkan babak baru.DPRD Kota Makassar banyak mendapatkan aduan terkait polemik tersebut. Berangkat dari situ, DPRD mewacanakan untuk menggunakan hak lembaganya.Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo. Menurut Rudi, penggunaaan hak lembaga DPRD persoalan tersebut menyusul dari banyaknya aduan masyarakat.Sekadar diketahui, pengembalian ke posisi lama ini dilakukan setelah Kemendagri membatalkan SK Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) saat menjabat Wali Kota Makassar.“Ini yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Tentu kami dari DPRD menangkap itu sebagai hal yang patut dicari tahu sebab akibatnya,” katanya.Memang diketahui, ada tiga hak DPRD yang bisa ditempuh. Ketiganya adalah, Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.Untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi, di DPRD Makassar hal ini yang berkembang.“Kita akan lihat ke depan, hak apa yang akan kami gunakan, apakah interpelasi atau angket. Tentu untuk mengetahui itu semua sebenarnya apa yang terjadi akan dilakukan hak lembaga itu,” beber Politikus Partai Nasdem itu.Belum lagi kata Rudi, tentu dibalik pengembalian jabatan tersebut berdampak pada adanya potensi kerugian negara.Wacana penggunaan hak lembaga DPRD Makassar terkait hal tersebut juga diamini oleh anggota DPRD Makassar, Hamzah Hamid. Ketua PAN Makassar itu mengaku, juga melihat ada persoalan dibalik pengembalian jabatan tersebut.“Saya pikir itu adalah hal wajar. Belum lagi pengangkatan pejabat yang diduga banyak bermasalah,” katanya. (taq)

Bagikan:
6
5
3

Komentar