Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Pecah Kongsi

0 Komentar
Hak Angket DPRD Sulsel

REPORTER TAUFIK HASYIM-MUHCLIS ABDUH
EDITOR AMRULLAH B GANI-RIDWAN MARZUKI

MAKASSAR, FAJAR- Internal pansus hak angket memanas jelang paripurna. Anggota pansus pecah kongsi.

PERPECAHAN itu ditengarai sebagai imbas tak jelasnya anggaran Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel. Parpol pendukung pemerintah dan pengusung angket, berhadap-hadapan kini.

Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid menyayangkan adanya internal pansus yang melemahkan hasil kerja pansus. Upaya pelemahan oleh oknum internal ini disebutnya merendahkan martabat institusi.

“Mau jadi pahlawan kesiangan. Mungkin tidak berlebihan kalau di pansus ini memang ada duri dalam daging,” keluh adik Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid ini, Rabu, 14 Agustus.

Menurutnya, pansus dituduh menerima uang besar yang menggerakkan pansus hak angket. Tudingan ini menurutnya sudah menjurus ke fitnah. Meski begitu, ia berharap semua pihak bersabar menunggu rumusan rekomendasi hak angket.

“Apa pun hasilnya, ini semua demi kebaikan. Tetapi hasil hak angket itu produk hukum bersifat politis yang bisa menjatuhkan kepala daerah. Jadi lebih hebat dari produk aparat hukum. Ini pendapat saksi ahli ya,” jelasnya.

Anggota Pansus Hak Angket, Ariady Arsal menuturkan pihaknya hanya menyoroti dana saksi ahli yang tidak transparan. Pos-pos anggaran seperti konsumsi, ATK, dan biaya sidang sudah disepakati. Juga biaya konsultasi ke Jakarta bisa ditelusuri.

“Hanya ini dana untuk memanggil saksi ahli yang tidak ada di pembicaraan awal usulan anggaran. Itu saja. Yang pasti kami di Fraksi PKS dengan tegas menolak bila ada upaya pemakzulan,” tutur legislator PKS ini.

Tiada Penunggang

Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem menuturkan diksi duri dalam daging itu kurang baik. Perbedaan pendapat itu sudah hal lumrah. Setiap anggota punya pandangan masing-masing.

“Satu partai saja mungkin ada perbedaan. Apalagi beda partai. Ditambah lagi ada partai pendukung dan bukan pendukung,” ungkapnya.

Justru, kata Roem, perbedaan ini harus disikapi dengan kedewasaan berpolitik. Termasuk soal pansus hak angket harus berdasarkan fakta-fakta sidang. Unsur objektivitas harus dikedepankan.

“Itu jadi poin-poin rekomendasi angket nanti. Jadi nasib NA itu bukan di tangan hak angket tetapi ya di tangan Tuhan,” ujarnya sambil berkelakar.

Angket ini bagian instrumen pengawasan. Apalagi selama ini banyak yang menyorot kinerja dewan. Pihaknya berharap semua pihak terkait menghormati proses yang sementara berjalan. Sesuai pesan Wapres JK, proses ini harus diselesaikan baik-baik. Harus sesuai dengan fakta dan mekanisme yang ada.

“Tidak boleh ada yang direkayasa. Tidak boleh ada yang mengada-ada. Sesuai pesan Pak JK,” jelasnya.

Roem membantah ada yang menunggangi pansus. Kata dia, sejauh ini masih sesuai koridor. Pihaknya juga selaku pimpinan tidak boleh mengintervensi.

“Sesuai jadwal Bamus, paripurnanya nanti Jumat (16 Agustus). Seperti biasa ada rapat fraksi, rapat pimpinan sebelumnya, baru diparipurnakan,” tuturnya.

Pasang Badan

Selain PKS yang jelas menentang upaya pemakzulan, PDIP juga demikian. Ketua Fraksi PDIP, Alimuddin menuturkan pihaknya sementara merampungkan draf dokumen rekomendasi. “Sejauh ini isu dualisme yang jadi isu utama hak angket kami nilai tidak ada,” bebernya.

Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni menuturkan fraksinya sejak awal menyatakan tidak melihat pelanggaran UU yang dapat membahayakan Sulsel maupun negara, yang dilakukan oleh pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

“Sehingga kita tetap setia mendukung penuh Prof Andalan (tagline Nurdin-Sudirman). Perintah DPP kami siap pasang badan kalau ada niat dan upaya pemakzulan,” bebernya.

Anggota DPRD Sulsel Fraksi PAN, Irwandi Natsir di beberapa kesempatan juga yakin tidak ada pikiran sesama legislator untuk sampai pemakzulan. Menurutnya, usulan tidak sampai ke sana arahnya. “PAN sejak awal hanya usulkan interpelasi. Bukan pemakzulan tetapi perbaikan saja,” jelasnya.

Belum Bersikap

Wakil Ketua Pansus Hak Angket, Selle KS Dalle, menyampaikan sampai sejauh ini baik di pansus maupun partai masih mempelajari fakta persidangan yang ada. Ia menyatakan untuk kasus hak angket apakah akan berujung ke pemakzulan belum saatnya dipublikasikan.

“Ini masih di tahap panitia angket. Tidak bisa ada rekomendasi atau kesimpulan perorangan,” tegas legislator Partai Demokrat ini.

Di internal partai pun menurutnya masih mempelajari semua hasil persidangan sebelum mengeluarkan sikap yang resmi. Namun, ia menjamin sikap yang diambil akan mengacu kepada hasil persidangan yang ada.

“Tidak mungkin keluar dari fakta persidangan. Itu dasar untuk mengambil sikap,” paparnya.

Selle menyampaikan persidangan pada dasarnya harus dipahami secara menyeluruh. Persidangan dihadirkan untuk membahas materi angket untuk melihat apakah materi tersebut benar atau tidak benar.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket lainnya, Arum Spink menyampaikan proses untuk finalisasi hak angket masih sementara berjalan. Khusus sikap dari Nasdem, baru akan keluar setelah ada rekomendasi yang keluar dari pansus.

Ia menegaskan sikap partai dipastikan akan mempertimbangkan semua fakta persidangan yang ada. “Di internal partai masing-masing dari kami mempelajari fakta yang terungkap. Nanti itu yang akan menjadi kesimpulan bersama setelah dirembukkan dulu,” jelasnya.

DPP Nasdem sejauh ini menyerahkan sepenuhnya kepada DPW Nasdem Sulsel untuk mengambil sikap. Arahnya tetap harus mengedepankan chek and balance agar tidak salah dalam mengambil keputusan sikap yang harus diambil.

“Ini masih di pansus, namun fraksi terus memperbaharui informasi yang ada,” paparnya.

Terkait sikap pansus sendiri menurutnya akan diputuskan Kamis, 15 Agustus. Sikap pansus ini akan menjadi pertanggungjawaban untuk bisa dipelajari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Sulsel. Belum bisa dipublikasikan.

“Siang besok (hari ini) akan dibacakan sikap resmi dari pansus,” bebernya.

Legislator Hanura, Wawan Mattaliu juga sebelumnya mengaku belum ada ancang-ancang rekomendasi. Tetapi keputusan dijamin tidak jauh dari fakta-fakta persidangan.

“Pak Nurdin kan bilang masih tidur nyenyak. Kita lihat saja nanti hasil pansus,” jelasnya.

Ketua Fraksi Gerindra, Rusdin Tabi juga mengaku belum ada arah rekomendasi. Partainya masih melakukan pendalaman fakta persidangan. Rekomendasi yang diambil tidak boleh lari dari fakta yang ada.

“Soal pemakzulan, belum. Pastinya mengacu ke fakta persidangan dan ya tergantung dinamika di forum juga nanti,” jelasnya.(fik-abd)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...