Sulsel Dibolehkan Usul Formasi Guru, Kemenpan-RB Belum Tetapkan Kuota CPNS

0 Komentar

REPORTER TAUFIK HASYIM
EDITOR HARIFUDDIN

 

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Kuota CPNS Sulsel belum ditetapkan. Masih ada peluang melakukan revisi.

Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto memastikan rekrutmen pegawai pemerintah kembali dibuka. Hanya saja, belum ada jadwal resmi tahapan penerimaan. Namun ditargetkan Oktober sudah mulai berjalan.

“Makanya Agustus ini, Pak MenPAN-RB meminta kesiapan daerah sudah rampung semua. Baik sarana untuk rekrutmen maupun penganggaran diklat prajabatan. Rekrutmen direncanakan Oktober. Hanya saja belum ada tanggal pastinya,” ungkapnya kepada FAJAR saat ditemui di Kantor Regional IV BKN Makassar, Rabu, 14 Agustus.

Meskipun kebutuhan CPNS sudah ditetapkan, namun belum ada kuota formasi yang ditentukan oleh KemenPAN-RB. Dengan begitu, daerah masih bisa merevisi usulan bila masih ada tambahan kebutuhan.

“Misalnya, bila Pemprov Sulsel tidak mengusulkan formasi guru, masih bisa direvisi, mumpung jatah atau kuotanya belum ditetapkan. Apalagi pemerintah pusat memang memprioritaskan penerimaan tenaga guru dan tenaga kesehatan,” tuturnya.

Penerimaan pegawai pemerintah tahun ini ada dua jalur. Selain rekrutmen CPNS, juga ada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Total kebutuhan 254.173 pegawai. Untuk CPNS kebutuhannya 100 ribu dan PPPK juga 100 ribu. Sisanya 54 ribu sudah terisi pada penerimaan PPPK tahap pertama lalu.

“Ada 108 titik lokasi CAT di seluruh Indonesia. Jalur pendaftaran dan proses seleksinya sama tahun lalu. Bahkan model seleksinya ini dipuji kepala daerah karena memang tidak ada permainan. Mereka lebih tenang karena tidak ada lagi yang minta jatah-jatah kelulusan. Anak saya saja yang ikut seleksi tahun lalu tidak lulus,” tuturnya.

Khusus rekrutmen PPPK tahun lalu, diakuinya memang masih bersoal. Pasalnya, ada 71 instansi daerah sudah proses seleksi namun anggaran penggajian PPPK tidak siap. Ini yang menjadi ganjalan karena secara nasional pemberian NIP mesti seragam.

“SK pengangkatan memang diteken kepala daerah, tetapi PPPK ini mirip PNS jadi ada NIP dari BKN. PPPK yang sudah lolos ini menggantung nasibnya, mesti menunggu perkembangan 71 daerah ini,” tukasnya.

BKD Sulsel tahun ini mengusulkan 241 formasi CPNS. Namun usulan tersebut tidak mengakomodasi formasi untuk tenaga pendidik atau guru. Jatah guru hanya diusul untuk seleksi PPPK.

Kadisdik Sulsel, Irman Yasin Limpo berharap usulan CPNS Pemprov Sulsel masih ada perubahan. Kata dia, kebutuhan guru PNS di Sulsel sangat mendesak. Tahun ini saja, hampir 500 tenaga pendidik yang pensiun.”Jadi terus terang, kita sangat butuh guru PNS. Bayangkan honorer saja sudah mencapai 11.000 orang,” tandasnya. (*).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...