Jaksa Agung, PDIP: Waspadai Titipan Partai Politik

Jumat, 16 Agustus 2019 - 10:01 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo telah menegaskan jaksa agung (Jakgung) periode mendatang dipilih dari unsur nonparpol. Meski demikian, Jokowi diminta untuk tetap menyeleksi secara ketat.

Jangan sampai yang dipilih nanti memang bukan kader parpol, tapi punya kedekatan dengan partai tertentu. Jika orang titipan partai bisa lolos, profesionalitas kejaksaan bisa tetap terganggu.

Jaksa agung saat ini dijabat M. Prasetyo. Sebelum menjabat Jakgung, Prasetyo memang berkarir di kejaksaan.

Setelah pensiun, dia bergabung dengan Partai Nasdem dan terpilih sebagai anggota DPR. Dia akhirnya mundur dari Senayan setelah ditunjuk Jokowi sebagai Jakgung pada 2014.

Meski Jokowi menegaskan bahwa Jakgung mendatang dipilih dari kalangan nonparpol, Partai Nasdem menyatakan tidak kecewa. Sekjen Nasdem Johnny G. Plate menyampaikan, jaksa agung memang harus berasal dari kalangan profesional.

Bukan kader parpol. Bukankah jaksa agung saat ini, Prasetyo, adalah kader Nasdem? “Pak Prasetyo itu keluarga besar Adhyaksa. Memang pernah menjadi kader, tetapi kan diberhentikan,” ucap Johnny saat dimintai konfirmasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (15/8).

Kini pihaknya mendukung penuh jaksa agung dari nonparpol. Menurut dia, sosok tersebut bisa berasal dari jaksa aktif, aparatur sipil negara (ASN), atau yang sudah pensiun. Bisa juga dipilih dari luar Korps Adhyaksa. Namun, yang bersangkutan harus tahu banyak tentang seluk-beluk penegakan hukum.

“Siapa orangnya, kita tunggu saja. Nanti Pak Jokowi akan mengumumkan,” kata Johnny.

Meski demikian, Johnny meminta semua pihak untuk tidak membatasi Nasdem dalam mengusulkan calon pembantu presiden. Termasuk, usulan jaksa agung. Sebab, pihaknya adalah bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang bertugas mengawal jalannya pemerintahan.

“Pak Jokowi tahu kok profesionalitas kader Nasdem. Masak kami tidak boleh usul? Semua diserahkan ke Pak Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif,” kata anggota Komisi XI DPR itu.

Di bagian lain, politikus PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, Kejaksaan Agung memang sebaiknya lepas dari kepentingan semua partai. Harus murni independen. Tidak boleh terafiliasi dengan parpol. “Jaksa agung harus dari profesional. Jangan ada embel-embel kader partai. Harus waspadai juga titipan partai,” kata Effendi.

Eks Tersangka Korupsi Dapat Penghargaan Istana, Ini Kata KPK

Shafa Harris dan Bastian Tepergok di Resepsionis Hotel

Daun Asam, Berikut 9 Manfaatnya untuk Kesehatan

Sandiaga Uno Siap Bantu Prabowo dalam Kapasitas Apa Saja

SBY, Prabowo, Habibie, Boediono Absen di Sidang Tahunan MPR

Selama ini, papar dia, semua partai di dalam KIK meminta Nasdem tidak mengincar kursi tersebut. “Semua partai meminta itu. Tujuannya, agar penegakan hukum bagus,” tutur Effendi.

Komisioner Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak menjelaskan, keinginan presiden untuk memilih jaksa agung dari nonparpol sangat tepat dan perlu didukung. Namun, perlu ada masukan yang bisa membuat keputusan itu menjadi lebih baik.

Salah satunya, perlu dipertimbangkan calon jaksa agung dari internal kejaksaan. “Karena karakteristik kejaksaan itu memerlukan orang yang berpengalaman dalam tugas teknis dan memahami kewenangannya,” paparnya.

Bila jakgung berasal dari luar, dibutuhkan waktu cukup lama untuk mempelajari kejaksaan. Apalagi, pejabat internal juga telah terseleksi sejak awal menjadi jaksa. “Kinerja dan kompetensi teknis sudah teruji,” urainya.

Yang juga penting, rekam jejak dan integritas calon jaksa agung perlu ditelusuri. “Rekam jejak ini sangat penting,” paparnya. (jp)

Loading...