Pemuda Maluku Tuntut Otsus dan Jatah Menteri

FAJAR.CO.ID, AMBON - Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku, melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Maluku yang salah satu tuntutannya terkait jatah menteri di Kabinet Jokowi - Ma'ruf. Tuntutan yang diajukan pada pemerintah pusat di antaranya menyangkut pemberian otonomi khusus (Otsus), serta satu jatah kursi menteri dalam kabinet. "Kami juga meminta pemerintah untuk mengatur ulang PI 10 persen di blok migas abadi Masela," kata ketua Aliansi Pemuda Pemuda Maluku, Subhan Patimahu di Ambon, Kamis. Tuntutan pendemo disampaikan saat diterima anggota DPRD Maluku, Fredik Rahakbauw, Habiba Pellu, Melki Sairdekut, Amir Rumra, dan Constansius Kolatfeka. Sedangkan pedemo terdiri dari KNPI Maluku, LBH Pemuda Maluku diketuai Hamzah Nurlili, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan mahasiswi, serta paguyuban pemuda se-Maluku yang telah berkomitmen bersama pemda untuk memperjuangkan kepentingan daerah ini. "Kami memandang perlu untuk dimasukannya salah seorang putera daerah terbaik menjadi menteri di kabinet jilid II sebagai bentuk partisipasi bersama dalam membangun bangsa ini," kata Subhan. Aliansi juga meminta pemerintah untuk mengatur ulang porsi PI 10 persen, sehingga dapat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Untuk masalah PI blok Masela sebesar 10 persen sebenarnya terlalu kecil bagi daerah penghasil sehingga perlu diatur ulang oleh pemerintah. "Kami juga mendesak pemerintah RI untuk diberlakukan Maluku sebagai provinsi dengan perlakuan khusus atau otonomi khusus," tandasnya. Dikatakan, pengangkatan putera daerah terbaik asal Maluku sebagai menteri dan masuk dalam jajaran kabinet adalah wujud pemerintah turut memerhatikan kualitas SDM di daerah ini.

Kopi Cowas Ratusan Wirausaha Muda Ikut Kompetisi Bisnis di Wajo Alumni Unhas Berbagi Tips Khusus Agar Lebih Luwes Bekerja di Startup Warna Warni Gerak Jalan Instansi Gowa Lawan Limbah Plastik, Adnan Pastikan SKPD di Gowa Gunakan Tumbler

Sementara itu, Ketua LBH Pemuda Maluku, Hamzah Nurlili mengaku adanya delapan orang legislator perwakilan Maluku di DPD maupun DPR RI, tetapi belum cukup berpeluang berhadapan langsung dengan Presiden dan Wapres untuk memperjuangkan daerah. Karena itu dibutuhkan jatah menteri untuk tokoh dari Ambon yang bisa mewakili juga aspirasi masyarakat setempat. "Berbeda dengan menteri yang setiap saat bisa hadir langsung dalam rapat-rapat kabinet dan berbicara langsung dengan kepala negara," ujarnya. Anggota DPRD Maluku, Fredik Rahakbauw yang menerima surat pernyataan sikap pedemo manyatakan akan meneruskannya ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. (jpnn)