Uji Taring Pemberantasan Korupsi Kejati Sulselbar yang Baru di Kasus Pasar Cabbenge Soppeng

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pada pengelolaan Pasar Cabbenge, Soppeng.

Pembangunan Pasar Cabbenge di Kecamatan Lilirilau, Soppeng, dikerjakan oleh PT Pelita Griya Asrimuda tahun 2003. Hasil audit BPK menyatakan adanya indikasi penyimpangan, yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR, melihat kasus ini juga menjadi ujian Kejati Sulselbar yang baru, Firdaus Dewilmar.

Djusman mendorong agar Kejati Sulsel lebih mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi soal kasus pengelolaan Pasar Cabbenge, Soppeng itu.

“Kejati Sulsel harus transparan dalam menangani perkara ini. Penanganan kasus ini juga menjadi tantangan bagi Kajati yang baru dalam menunjukkan taring pemberantasan korupsi,” ungkap Djusman AR, Jumat, 16 Agustus.

Di sisi lain, Djusman AR menyebutkan, semua pihak terkait dalam perkara, termasuk Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak, sebaiknya kooperatif dan menjelaskan duduk perkara sebenarnya ke penyidik. 

Dia menilai, sikap menghindari proses penyelidikan akan menjadi boomerang dan juga menimbulkan prasangka negatif di publik.

“Kalau jaksa menemukan unsur yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi, maka harus segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Diketahui, Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel melakukan  penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi pada pengelolaan Pasar Cabbenge, Soppeng.

Informasi yang diperoleh, pembangunan Pasar Cabbenge di Kecamatan Lilirilau, Soppeng, dikerjakan oleh PT Pelita Griya Asrimuda. Sebagai pengembang, PT Pelita Griya Asrimuda menerima dana pembangunan sebesar Rp8 miliar lebih dari Pemkab Soppeng tanpa proses tender.

Keganjilan hubungan kerjasama antara Pemkab Soppeng dan PT Pelita Griya Asrumuda baru terdeteksi sejak pembangunan Pasar Cabbenge tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan pengelolaan anggaran.

Kendati proyek pengerjaan dilakukan sejak tahun 2003 lalu, tapi pengalihan pengelolaan Pasar Cabbenge diambil oleh Pemkab Soppeng pada tahun 2016 silam. Nota kesepakatan ditandatangani oleh Bupati Soppeng Kaswadi Razak. (taq)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar