Redam Ketegangan di Papua, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Adat

0 Komentar

FAJAR.CO.ID–Untuk meredam ketegangan yang terjadi di Papua, Presiden Joko Widodo disarankan untuk membentuk Kementerian Adat. Usulan itu diungkapkan oleh Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kogoya.

“Ke depan nanti kita dorong pemerintah harus membentuk kementerian adat. Itu bagus karena selama ini menteri adat tidak pernah ada. Menteri agama kan sudah ada,” ujar Lenis dalam konfrensi pers di kawasan Slipi, Jakarta, Senin (19/8).

Staf Khusus Presiden untuk Papua itu juga menjelaskan, pada intinya semua pihak harus saling menghargai. Seperti masyarakat Papua yang selalu menghormati terhadap pendatang dari Jawa, Bugis dan daerah lainnya.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah banyak menghargai masyarakat Papua. Tentunya itu harus berbanding lurus dengan masyarakat-masyarakat lainnya.

“‎Seperti yang sudah saya sampaikan, Papua butuh dihargai,” katanya.

Oleh sebab itu, Lenis sangat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang terus memperhatikan Provinsi Papua. Misalnya berkunjung ke Papua satu tahun tiga kali. Kemudian juga dalam bidang lainnya.

“Karena Pak Presiden ini sangat tahu adat, dan memperhatikan betul Papua. Beliau bisa tiga kali datang ke Papua,” ungkapnya.

Sebelumnya, diduga kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang berujung pembakaran kantor DPRD dipicu karena sebanyak 43 orang anggota aliansi mahasiswa Papua dibawa ke mapolres Kota Surabaya dari asrama mereka di Jalan Kalasan, Sabtu, (17/8).

Diduga penggerebekan itu akibat kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya terjatuh di depan asrama. Hal ini pun lantas memicu kemarahan di Manokwari sehingga kantor DPRD di Papua Barat dibakar. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...