Bandwidth di Papua Masih Lambat, Cegah Hoaks Meluas

Selasa, 20 Agustus 2019 - 14:04 WIB

FAJAR.CO.ID, PAPUA– Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan throttling atau pelambatan bandwidth, di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua.

Hal ini setelah adanya aksi massa yang terjadi pada Senin (19/8). Daerah yang mengalami throttling meliputi Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua.

Pelambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8) pukul 13.00 WIT. Kemudian pada Senin malam pukul 20.30 WIT, sehubungan dengan situasi wilayah Papua sudah kondusif, akses telekomunikasi sudah dinormalkan kembali.

Kendati sudah normal kembali, jaringan telekomunikasi di Papua khususnya untuk penggunaan data masih dirasakan lambat. Salah seorang kerabat jurnalis di Papua menyebut bahwa penggunaan internet di Papua hanya bisa menggunakan akses Wifi.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu menyebut pemulihan bandwidth sudah dilakukan. Terkait dengan masih terganggunya layanan data di Papua, pihaknya menyebut masih akan dilakukan pengecekan lagi.

“Untuk yang kemarin sudah dipulihkan. Kalau untuk yang hari ini masih harus kami pastikan lagi,” ujar Nando, sapaan karibnya.

7 Manfaat Biji Ketumbar untuk Kesehatan

Biji Rami Dikonsumsi, Ini 4 Efek Samping yang Kronis

Laudya Cynthia Bella Pernah Diberi Cincin oleh Raffi Ahmad

Rusuh Manokwari, Begini Seruan Prabowo pada Anak Buah

Petani Serasi Siap Diikutkan Asuransi Usaha Tani Padi

Nando melanjutkan, tujuan dilakukan throttling adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi massa yang lebih parah lagi. Sejauh ini Kemenkominfo sendiri sudah mengindentifikasi adanya hoaks yang tersebar melalui media sosial dan pesan instan.

Di antaranya terkait hoaks foto mahasiswa Papua tewas dipukul aparat di Surabaya serta hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya, menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.

“Kemenkominfo mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tutup Nando. (jp)

loading...