Elite Partai Pendukung Jokowi Sepakat Tambah Kursi Pimpinan MPR

Selasa, 20 Agustus 2019 - 14:13 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Elite partai yakni para sekretaris jenderal partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sepakat kursi pimpinan MPR RI ditambah. Sebagaimana diketahui, hingga kini belum ada kesepakatan soal jumlah kursi, komposisi, dan sosok yang akan duduk sebagai ketua MPR.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, beberapa waktu lalu para sekjen melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati mengenai penambahan jumlah kursi pimpinan MPR.

“Jadi, kalau berdasarkan hasil pertemuan sekjen, ya kami membuka itu (membuka opsi penambahan kursi pimpinan MPR),” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).

Arsul menambahkan, walaupun para elite partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin setuju mengenai penambahan kursi pimpinan MPR, namun belum disepakati apakah jumlahnya menjadi delapan atau sepuluh orang.

‎”Memang belum memilih apakah delapan atau sepuluh,” katanya.

Arsul menuturkan, mengenai penambahan pimpinan MPR ini harus terus didiskusikan. Pasalnya, belum tentu kesepakatan semua sekjen di koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut sama dengan partai-partai di luar koalisi.

“Karena kan mungkin teman-teman, jangan-jangan kita mau sepuluh, tapi ada juga fraksi yang enggak mau,” katanya.

Atas dasar itu, Arsul menegaskan, saat ini partai koalisi terus menjalin komunikasi supaya bisa satu suara mengenai penambahan kursi pimpinan MPR. Termasuk soal berapa jumlah kursinya.

“Kan nggak bisa dipaksa juga kalau nggak mau ikut dapat pimpinan MPR,” katanya.

Bandwidth di Papua Masih Lambat, Cegah Hoaks Meluas

7 Manfaat Biji Ketumbar untuk Kesehatan

Biji Rami Dikonsumsi, Ini 4 Efek Samping yang Kronis

Laudya Cynthia Bella Pernah Diberi Cincin oleh Raffi Ahmad

Lenis Kogoya Laporkan Ini ke Jokowi Sebelum Bertemu Khofifah

Lebih lanjut dia mengatakan, jika semuanya sudah setuju, maka agenda selanjutnya yakni segera merevisi Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). “Harus kita kerjakan sekarang (revisi UU MD3). Kalau misalnya disepakati delapan tinggal mencoret pasal-pasal,” pungkasnya.

Adapun usulan soal sepuluh pimpinan MPR pertama kali diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan jumlah pimpinan ditambah menjadi sepuluh orang.

Menurut Saleh, sepuluh pimpinan MPR ini diisi oleh sembilan dari fraksi yang ada di DPR. Sementara satu orang lainnya adalah perwakilan dari unsur DPD. Sementara yang menjadi Ketua MPR diputuskan melalui musyawarah mufakat, bukan mekanisme voting. (jp)

Loading...