Paripurna Pansus Angket DPRD Sulsel Ditunda, Ni’matullah: Istilah Pemakzulan Tidak Ada Dalam UU

Selasa, 20 Agustus 2019 - 07:39 WIB
Wakil Ketua Pansus Hak Angket, Arum Spink menerima pernyataan sikap dari Penanggung Jawab Aksi, Asdar Akbar di Ruang Rapat Lantai 2 Tower DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (19/8/2019). Pengunjuk rasa dari Aliansi Pendukung Prof. Andalan Sulawesi Selatan (Appa Sualapa) menolak hasil rekomendasi Pansus Hak Angket. FOTO: IDHAM AMA/FAJAR

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Paripurna pansus angket kembali ditunda. Kesimpulan dikembalikan. Ada tarik ulur kesimpulan pansus.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah mengatakan unsur pimpinan mengapresiasi kinerja pansus. Total lebih dari 100 halaman resume dokumen hasil penyelidikan. Namun, diputuskan kesimpulan pansus dikembalikan.

“Sesuai keputusan, pansus diberikan waktu tiga hari untuk memperbaiki laporannya. Dan akan dibahas ulang Jumat pagi, 23 Agustus nanti. Kalau klir, baru diparipurnakan di hari yang sama,” ungkapnya, Senin, 19 Agustus.

Ada beberapa hal teknis di kesimpulan yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Seperti sistematika mesti runtut sehingga mudah dibaca. Termasuk pemilihan diksi. “Istilah pemakzulan tidak ada dalam UU. Bahasa hukum yang dikenal itu pemberhentian tetap. Ini salah satu yang dikoreksi,” bebernya. (fik/abg-zuk)

Loading...