Aksi Massa Papua Tak hanya Isu Rasis? Simak Penjelasan JK

Rabu, 21 Agustus 2019 10:25

FAJAR.CO.ID, MANOKWARI– Aksi massa di Papua dan Papua Barat Senin (19/8) disebut tidak hanya dipicu isu rasisme. Berkembang juga kabar bahwa aksi itu merupakan akumulasi dari perasaan tidak adil yang dirasakan sebagian warga Papua.Namun, isu itu ditepis pemerintah pusat. Pemerintah merasa telah memberikan perhatian tinggi kepada Papua. Salah satu indikatornya, dana yang dikucurkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat selalu naik.Bahkan, tahun depan, dana otonomi khusus (otsus) yang akan diberikan mencapai Rp13,05 triliun.Dana sebesar itu terdiri atas anggaran otsus Rp8,37 triliun dan tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Rp4,68 triliun. Kebijakan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. Sebagian isinya direvisi dalam Perppu 1/2008 yang menjadi UU 35/2008. Salah satu keistimewaan tersebut berkaitan dengan perangkat daerah maupun suksesi kepemimpinan daerah.Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, otonomi yang diberikan kepada Papua sudah luar biasa. “Secara hukum, teman-teman Papua bisa jadi gubernur di Jakarta atau Jawa Barat. Tapi, orang Jakarta tidak bisa menjadi gubernur di Papua,” terangnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (20/8).JK tidak menampik anggapan bahwa Jakarta (baca: negara) begitu sering mengambil kekayaan ekonomi Papua. Namun, bila subsidi yang dikeluarkan negara untuk Papua dihitung, angkanya jauh lebih besar daripada yang diambil. Sebagai gambaran, bila royalti yang diambil negara dari Freeport maupun tambang lain mencapai Rp20 triliun, anggaran negara untuk Papua mencapai Rp100 triliun. “Papua itu disubsidi habis,” lanjutnya.

Bagikan berita ini:
5
2
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar