APBN Sokong Rp25 Triliun, BPJS Masih Defisit Rp9,1 Triliun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih di kisaran Rp9,1 triliun. Angka yang cukup besar, meski sudah disokong dana dari APBN hingga Rp25 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, faktor penyebab defisit BPJS Kesehatan meski sudah disokong APBN. Salah satunya adalah banyaknya peserta yang tidak patuh membayar iuran. Kelompok yang terbanyak adalah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang jumlahnya mencapai 31,5 juta dan Bukan Pekerja yang jumlahnya mencapai 5,1 juta jiwa.

“Mereka tidak membayar secara teratur, tapi sebagian besar menikmati layanan dan itu yang menyebabkan BPJS menghadapi situasi seperti sekarang,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8).

Dengan tidak teraturnya pembayaran iuran dari peserta, keuangan BPJS Kesehatan menjadi semakin memburuk. Sebab, besaran klaim yang dibayarkan perseroan lebih besar dari iuran yang diterima dari peserta setiap bulannya.

Perlu diketahui, saat ini iuran BPJS Kesehatan terdiri dari tiga kelas yakni kelas I, kelas II, dan kelas III. Iuran yang ditetapkan untuk masing-masing kelas yakni Rp 81 ribu, Rp 51 ribu, dan 25,5 ribu. Besaran iuran tersebut mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014.

“Mereka tidak membayar secara teratur. Iurannya tidak di-collect oleh BPJS, namun mereka (BPJS) harus membayar untuk fasilitas kesehatan (yang dinikmati peserta). Maka BPJS jadi defisit,” jelasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah

Comment

Loading...