Ketua Umum PHK2I: Aduuh, Sudah Cukup Iming-imingnya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Umum PHK2I (Perkumpulan Hononer K2 Indonesia), Titi Purwaningsih sangat yakin rencana pemerintah meningkatkan gaji guru honorer di 2020 hanya wacana dan teori.

Dia menilai sampai saat ini setiap rencana pemerintah hanya sebuah omongan. Tidak pernah direalisasikan dalam aturan yang baku.

“Aduuuh, sudah cukup iming-imingnya. Ini strategi pemerintah ulur waktu penyelesaian masalah honorer K2 biar gratis terus ataupun biar bayar murah tenaga honorernya. Ngaku saja deh, enggak usah malu-malu kucing,” kata Titi, Kamis (22/8).

Dia pun mengajak seluruh pengurus untuk bersama berjuang. Meski di beberapa daerah sudah ada perbaikan gaji bagi honorer K2. Seperti di Surabaya, gaji honorer K2 Rp3,9 juta, Sulawesi Selatan Rp2,35 juta, DKI Jakarta Rp3,8 juta, dan beberapa daerah lainnya.

Berkendara Sepeda Motor dengan Kepala di Bawah Ukir Rekor

Wabup Bulukumba, Jajal Ketangguhan Honda ADV

Ketua IKA UNM Beri Beasiswa Wisudawan Terbaik, Atlet Panahan Sulsel Juga Diwisuda

Bertemu di Warkop, RMS dan Cicu Bareng Dokter Onasis Bahas Pilwalkot Makassar

Pekan Depan Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Damma Dilimpahkan

“Perjuangan tidak hanya pikirkan tempat sendiri tapi yang dipikir adalah mayoritas pendapatan honorer K2 secara nasional yang masih di bawah standar kelayakan hidup,” ujar Ketua Umum PHK2I ini.

Penghasilan yang layak sesuai UMR sangat didambakan seluruh honorer K2. Dan, ini terus berburu dengan usia. PNS tujuan utama perjuangan, tetapi pendapatan yang layak sebelum diangkat menjadi PNS juga harus dipikirkan.

“Yang daerahnya sudah bisa menggaji honorer K2 dengan layak harus berempati kepada daerah yang masih minim. Contohnya di daerah saya (Kabupaten Banjarnegara, Jateng), hanya mampu bayar Rp 150 per bulan. Itupun dibayarkan tiap tiga bulan sekali,” terangnya.

Kondisi tersebut, lanjut Titi, mungkin juga terjadi di mayoritas daerah. Itu sebabnya, sangat penting kalau ada regulasi untuk kenaikan kesejahteraan yang layak sambil menunggu PNS.

Selain masalah gaji yang minim bagi honorer, mereka juga  meresahkan nasib mereka yang tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Padahal, sebagian dari mereka sudah lanjut usia. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...