Menteri Baru Disiapkan Mobil Rp147 Miliar, Begini Kata HNW

Kamis, 22 Agustus 2019 - 13:24 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bakal mendapatkan mobil dinas baru untuk ‎kegiatan operasional.

Anggaran pengadaan tersebut lebih dari Rp147 miliar‎. Namun, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa pengadaan tersebut belum diperlukan.

Dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini sudah dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.

Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp147.229.317.000. Saat ini, semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.

Menurut Hidayat, lebih baik anggaran pengadaan mobil menteri ini dialokasikan ke yang lain yang lebih berguna. “Dipergunakan untuk beasiswa, dan membantu sekolah yang hancur akibat gempa itu jelas lebih diperlukan oleh rekyat ketimbang mobil dinas,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai, mobil dinas menteri yang ada saat ini masih layak digunakan. Makanya, ia merasa pengadaan mobil dinas tersebut bukanlah kebutuhan mendesak yang mesti dipenuhi.

Ibu Kota Baru Belum Dianggarkan, Sandi: Nyanti Saja, Bro

The Flowers Siapkan Kejutan di Synchronize Fest 2019

Desain Ibu Kota Negara, Seperti Ini Penampakannya

Fitnah Keji untuk Paspampres

Putri Tak Ada di Rumah, Ternyata di Hotel Desahan Sudah 7 Kali

“Mobil dinas ini sesungguhnya masih memadai untuk digunakan. Saya sih lebih setuju bila pemerintah memajukan program SDM unggul. Karenanya anggaran (mobil menteri, Red) sebaikan dipergunakan ke sana (program SDM, Red),” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto juga mengatakan pengadaan mobil dinas untuk menteri baru belum terlalu mendesak. Karena kondisi ekonomi yang tidak bagus, ia berpendapat ada baiknya pemerintah menghemat anggaran.

“Kalau menurut saya belum kebutuhan mendesak, apalagi ditengah anggaran yang sulit sekarang,” kata Yandri.

Ketua DPP Partai Amanat Nasinal (PAN) ini menilai, sebaiknya Jokowi melakukan evaluasi terhadap pengadaan mobil dinas menteri. Sebab masih banyak yang harus dilakukan ketimbang memberikan fasilitas tersebut. (jp)