Addie MS Syok Tahu Anaknya, Kevin Aprilio Berutang Rp17 Miliar
DPR RI Minta Waktu Jokowi Bahas Penyelesaian Rusuh Papua
“Jadi jangan biarkan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang menjadi pemantik yang membuat perdamaian di Papua dan Papua Barat menjadi terganggu,” tuturnya.
Bamsoet menjelaskan, selama lima tahun ini kondisi di Papua dan Papua Barat relatif damai. Perhatian pemerintah pusat juga sangat besar dalam mendorong percepatan pembangunan disana.
Berbagai upaya sudah diakukan pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Antara lain sampai dengan akhir 2018 lalu, pemerintah pusat telah membuka keterisolasian antar daerah dengan membuka jalan 3.103 km dari target 3.259 km di Papua dan 1.071 km yang sudah selesai di Papua Barat.
Kemudian pembangunan dan rehabilitasi di 15 pelabuhan untuk mendukung distribusi barang dan kegiatan ekonomi, serta pembangunan bandara baru seperti di Werur dan Koroway Batu. Rasio elektrifikasi PLN juga sudah tembus 72,04 persen dari sebelumnya hanya 30,48 persen di 2013.
Tak hanya itu, DPR juga sudah melakukan berbagai diplomasi parlemen agar negara-negara dunia tidak salah persepsi dalam melihat Papua dan Papua Barat. Antara lain menyelenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 23-24 Juli 2018 yang dihadiri 14 negara kawasan Pasifik. DPR juga ikut serta dalam Pacific Exposition pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru, yang diadakan Kedutaan Besar Republk Indonesia untuk Selandia Baru.
“Anggota DPR RI juga aktif membangun dialog dengan para tokoh politik luar negeri untuk meluruskan persepsi berbeda mereka tentang Papua dan Papua Barat. Kita sampaikan berbagai capaian pembangunan yang membuat Papua dan Papua Barat masa kini berbeda jauh dengan kondisi di masa lalu,” tandas Bamsoet.
