Pegawai Bapenda Tongkrongi Rumah Makan dan Warkop, Pengusaha Mengaku Tertekan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menongkrongi rumah makan, restoran, dan warung kopi untuk menghitung jumlah pengunjung merugikan pengusaha. Pengusaha tertekan dengan kebijakan menongkorongi rumah makan, restoran, dan warung kopi.

Padahal, rumah makan, restoran, dan warung kopi di Luwu Utara sudah memasangi alat perekam pajak online yang diawasi KPK. “Untuk apalagi diawasi dari pagi hingga sore hari oleh pegawai Bapenda,” kata Owner Teras Adira, Achmad Muchtar kepada FAJAR, Jumat, 23 Agustus.

Menurutnya, seharusnya Pemda Luwu Utara lebih kreatif lagi, bukan malah merugikan yang sudah taat bayar pajak. Di mana saat ini berlangsung kegiatan uji petik, dimana petugas Bapenda nongkrong di cafe untuk mencatat semua transaksi. Padahal sudah ada alat yang dipasang.

Dispenda disarankan lebih fokus kepada usaha warung makan yang belum memungut pajak. Alasan Bapenda bertahap. “Tetapi kami yang dari kemarin sudah melakukan pungut pajak, tidak melihat progres seperti itu,” paparnya.

Dia menilai, jika dilihat dari perda, rumah makan yang pendapatannya sudah di atas Rp300.000 per bulan sudah wajib dipungut pajak. (shd)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar