Pemindahan Ibu Kota Negara, Fadli Zon: Jangan Mengada-ada
FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) semakin kencang. Lokasinya pun mulai mengerucut. Bahkan sampai ada menteri keceplosan menyebut lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.
Kebijakan pemerintah itu dikritisi oleh DPR Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyarankan pemerintah melakukan referendum alias jajak pendapat dengan melibatkan masyarakat. Refendum itu supaya masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya. Pemerintah pun tidak salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan.
“Kalau perlu diadakan referendum. Agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak,” ujar Fadli Zon kepada wartawan, Jumat (23/8).
Menurut Fadli Zon, pemerintah dalam melakukan kajian juga harus transparan. Dengan demikian publik pun mengetahui. Sebab hingga kini masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai pemindahan ibu kota ini. “Kajian itulah yang disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pemerintah sebaiknya memikirkan ulang wacana pemindahan ibu kota ini, mengingat kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. “Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini,” katanya.
Pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan persoalan kemiskinan hingga ketahanan pangan yang perlu. Pemerintah harus menyelesaikan satu per satu masalah sebelum menuju gagasan besar, yaitu pemindahan ibu kota.
“Sebelum ibu kota dipindah, perbaiki dulu persoalan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita, utang kita. Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota.”
