Mercedes-Maybach S 600 Guard Rp7,3 M Mobil Dinas Jokowi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Preisden Jokowi lima tahun ke depan akan menggunakan mobil baru pabrikan Eropa yakni, Mercedes-Maybach S 600 Guard.

Mercedes-Maybach S 600 Guard sendiri terakhir mendapat penyegaran pada 22 Februari 2016 lalu. Hingga saat ini belum ada pembaruan yang dilakukan produsen mobil bermarkas di Stuttgart itu.

Sebagai sedan dengan standar eksklusif (VVIP), Mercedes-Maybach S 600 Guard sudah melalui uji balistik di level VR10 dari Ballistics Authority di Ulm. Proteksinya sesuai dengan Directive BRV 2009 Version 2 (Bullet Resistant Vehicles).

Tak sekedar itu saja, peringkat ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicles) juga dikantongi oleh S 600 Guard ini. Germany Federal Office of Criminal Investigation juga sudah memeriksa usai pengetesan, mobil tak mengalami lecet.

Dimensinya dengan panjang 5.453 mm dan jarak sumbu roda mencapai 3.365 mm. Bila dibandingkan dengan flagship S Class, 20 cm lebih panjang sumbu rodanya.

Posisi duduk penumpang juga lebih mundur untuk memastikan perlindungan dan privasi. Bagian kaca dilapis dengan polycarbonate, namun begitu pandangan keluar tetap jernih. Perihal mesin yang dipakai ada dua belas silinder (V12).

Soal harga, Mercedes-Maybach S 600 Guard saat diluncurkan dibanderol € 470,000 atau setara Rp 7,3 miliar. Tentunya ketika dipesan menjadi mobil kepresidenan, pemesan Mercedes-Maybach S 600 Guard biasanya memiliki spesifikasi khusus dan setiap negara mempunyai standar masing-masing.

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive bakal segera menjadi tunggangan resmi para menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024. Sedan premium asal Jepang itu nantinya akan menggantikan Toyota Crown Royal Saloon yang sudah satu dekade ini digunakan.

Selain jajaran menteri, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive juga akan dipakai oleh pejabat setingkat menteri, pemimpin lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden. Alokasi anggaran pengadaan kendaraan tersebut berjumlah 101 unit kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg.

DIPA 2019 Kemensetneg juga telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan DPR. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

“PT Astra International Tbk-TSO, dinyatakan sebagai pemenang. Lalu diperoleh Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon,” keterangan tertulis Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/8).

Sedan tersebut dipilih karena berdasarkan faktor pertimbangan teknis antara faktor kemanan, keandalan dan efisiensi biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian.

“Hal itu karena usia kendaraan telah lebih dari 10 tahun. Sementara, untuk pengadaan mobil dinas baru terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009,” tulis rilis itu.

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive adalah varian dari Crown yang merupakan mobil hybrid, sesuai dengan kodenya HV, hybrid vehicle. Diketahui, Sedan itu menggendong mesin 2.5L Dynamic Force Engine Hybrid System yang menawarkan tenaga 223 hp dan torsi 221 Nm. Konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 19,4 km/L

Namun, memilih mobil pabrikan Jepang bukan tanpa kritik. Salah satu yang menyoal kendaraan itu adalah politikus Demokrat Roy Suryo yang mengatakan, mobil dinas seharusnya menggunakan brand dari Eropa bukan malah memilih brand Jepang.

PGN: Penyesuaian Tarif Gas Adalah Rencana Besar

Kekeringan Melanda, Kementan Pastikan Stok Beras Terjaga

KLHK Launching Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0

Kenal Pamit Pangkoopsau II Penuh dengan Kehangatan

Donald Trump Sebut Tak Melanggar, Jepang Bilang Pelanggaran Nyata

“Mobil dengan kapasitas besar (2.500 cc) itu kenapa harus Jepang? Itu sesuatu yang sangat tidak worth it (setimpal). Kecuali kendaraan itu merek Eropa,” ungkap Roy kepada wartawan di Hotel Le Meredien, Jakarta Selatan, Jumat (23/8) kemarin.

Walaupun, Roy mengaku bahwa maksud dari pernyataannya itu bukan untuk membandingkan antara kedua brand. Ia mencontohkan, ,isalnya kemarin Presiden Filipina Rodrigo Duterte mewajibkan menterinya naik kendaraan sekelas Avanza.

“Ya, kalau menurut saya, saya senyum saja. Saya tidak ingin membandingkan negara kita dengan negara lain,” imbuhnya.

Lebih jauh, Roy justru pengin agar pemerintah tidak melakukan pembelian untuk mobil dinas menteri, melainkan cukup dengan sistem penyewaan saja. Sebab, kata pengurus Partai Demokrat di bidang Komunikasi dan Informatika ini, sewa itu tentu lebih menghemat anggaran negara.

“Jadi tidak ada istilah kendaraan bekas menteri sebelumnya,” pungkas Roy. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...