Petisi Minta Presiden Perintahkan Pansel Coret Capim KPK

  • Bagikan
“Data rekam jejak itu kami olah berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian kami cek ke lapangan, data penanganan perkara di KPK, hingga pelaporan LHKPN dan gratifikasi,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/8). Sementara itu, panitia seleksi capim KPK angkat bicara terkait pernyataan pihak lembaga antirasuah, yang menyebut adanya capim periode 2019-2023 diduga bermasalah, namun lolos tes profil asesmen. Pansel menegaskan, dalam tahapan seleksi selalu meminta masukan serta rekam jejak dari berbagai lembaga diantaranya BNPT, BNN, Polri, PPATK, BIN, Dirjen Pajak, dan Mahkamah Agung.
Asosiasi Profesor Indonesia Diskusikan Pergulatan Politik Makassar 1945-1966 PKM Biologi UNM Latih Guru di Enrekang Buat Buku Digital Donasi untuk Baiq Nuril Tembus Angka Rp421 Juta Rekatkan Silaturahmi, IKA Teknik Unhas Futsal Persahabatan Merdeka Cup Menghindari Ditanyai Kapan Hamil, Syahrini Tersangkut Kabel
“Semua masukan tracking tersebut dan juga masukan masyarakat melalui email, surat kami pelajari, klarifikasi serta recheck kembali,” kata anggota Pansel Capim KPK, Hendardi, dalam keterangannya, Minggu (24/8). Hendardi menyampaikan, pihaknya selalu mengecek kembali rekam jejak capim KPK yang diterima baik dari lembaga negara ataupun masyarakat. Menurut dia, masukan yang diterima pun tak semuanya memiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum. “Jadi jika lembaga seperti KPK menyampaikan tracking itu belum tentu semua memiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum. Bisa berupa indikasi yang nantinya dapat diperdalam dalam tahapan seleksi berikutnya. Jika temuan merupakan kebenaran atau berkekuatan hukum tentu tidak kami toleransi,” tegas Hendardi. (jp)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan