Revisi UU Pilkada, Bawaslu di Mana?

Selasa, 27 Agustus 2019 - 07:49 WIB

Fitrinela Patonangi

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

     KPU dan Bawaslu diberikan kewenangan membuat dan menyusun regulasi pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Momentum pilkada 2020 sudah ditandai dengan keberadaan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal Pilkada 2020 diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) pada tanggal 9 Agustus 2019.

Pada PKPU No 15 tahun 2019 menunjukkan bahwa tahapan pilkada 2020 dimulai Oktober 2019 dan 23 September 2020 ditetapkan hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang merupakan  puncak tahapan pilkada 2020. Lalu muncul pertanyaan mendasar bahwa UU No 7 Tahun 2017 yang merupakan payung hukum untuk lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan rezim pemilu, pada konten dan konteks pilkada rujukan regulasi masih pada UU No 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan PerPPU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang.

Ketika membahas tentang pemilu dan pemilihan ada tiga hal yang mesti diperhatikan regulasi, penyelenggara dan penyelenggaraan, ketiga hal di atas tersebut akan memunculkan pertanyaan mendasar dan khusus bagi penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu, bahwa pilkada 2020 akan merujuk di UU No 10 Tahun 2010? Penyelenggara dalam hal ini Bawaslu, khususnya bawaslu kab/kota, apakah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada 2020 dengan tugas utama mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan atas pelanggaraan Pilkada 2020. Kesuksesan pilkada 2020 itu mesti dilihat dari semua unsur termasuk regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan, penyelenggara, proses dan hasil pilkada yang kredibel, dan terlegitimasi.

Urgensi perubahan UU Pilkada

Pembentukan UU No 7 Tahun 2017 memberikan bentuk dan kewenangan yang jelas pada lembaga penyelenggara KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menyelenggarakan pemilu yang merupakan rezim pemilu yang berbeda dengan UU Pilkada sebagai rezim pemilihan. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dan  berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilu, sehingga perlu ada penegasan norma terkait tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada 2020. Pada pasal 1 angka 10 UU No 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, “Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tidak terdapat frasa diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan. Pada pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, “Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Rebublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai penyelenggara Negara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU ini. Dari kedua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa ada penormaan yang berbeda yang dapat memunculkan persoalan hukum nantinya. Ada frasa yang menunjukkan justifikasi bahwa Bawaslu bisa melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Dari pengaturan yang berbeda pada UU Nomor 7 tahun 2017, di mana Bawaslu kabupaten/kota, telah dipermanenkan kedudukannya. Sedangkan dalam UU No 8 tahun 2015 termasuk perubahannya dan  UU Nomor 10 tahun 2016 (UU Pilkada) yang menggunakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota“. Nomenklatur kelembagaan yang berbeda dan acuan payung hukum yang berbeda akan memiliki implikasi pada kepastian hukum akan tugas dan kewenangan Bawaslu pada pilkada 2020. Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk sesuai UU No 7 Tahun 2017 ( UU Pemilu ), misalkan dalam UU Pilkada lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan mengawasi pemilihan yaitu Panwaslu Kabupaten/Kota, bahkan dalam pengajuan NPHD dan penandatanganan itu pada UU Pilkada adalah Panwas Kabupaten/Kota yang sekarang sudah berubah menjadi lembaga permanen bernama Bawaslu. Bagaimana soal tugas dan kewenangan beberapa norma yang diatur dalam UU Pilkada yang mesti berubah dan jauh tertinggal dengan yang diatur dalam UU Pemilu, demikian sebaliknya yang terdapat dalam UU Pilkada jika layak untuk dipertahan norma yang mengikuti tugas dan kewenangan yang besar diberikan pada UU Pemilu.

Beberapa isu krusial yang bisa diusulkan untuk dilakukan revisi terbatas terhadap UU Pilkada di antaranya nomenklatur dan definisi pengawas di tingkat kabupaten/kota. Pada pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang berbeda pada pasal 1 angka 19 UU Pemilu, definisi kampanye, ketentuan hari antara hari kalender dan hari kerja, pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada, wewenang akreditasi lembaga pemantau, pelanggaran administratif yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif), jangka waktu tindak lanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran, dasar pengaturan Gakkumdu. Dan masih banyak pasal dalam UU Pilkada yang bisa menjadi isu krusial dalam revisi UU Pilkada yang nantinya memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan Pilkada 2020.

Revisi terbatas pada UU Pilkada bisa melalui JR (Judicial Review) pada Mahkamah Kontitusi RI ataupun mendorong dilakukan perubahan menyeluruh pada UU Pilkada, ini tantangan bagi Parlemen periode mendatang untuk mengusulkan dalam prolegnas, namun tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai Oktober 2019, jadi JR adalah jalan terbaik saat ini. Revisi UU Pilkada penting dan aktivitas menuju  itu sudah dilakukan oleh lembaga penyelenggara pengawas pemilu “Bawaslu” dan LSM penggiat pemilu dan Demokrasi. Demi kepastian hukum pada kewenangan pengawasan bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada 2020 yang menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan,penindakan dan penyelesaian sengketa dalam kerangka penegakan hukum Pilkada. (*)

loading...