Johanis Tanak: OTT KPK Dapat Halangi Pembangunan


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Johanis Tanak saat melakukan wawancara dan uji publik Capim KPK berniat mengubah mekanisme operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia menilai, OTT KPK dapat menghalangi pembangunan.Dalam pernyataannya, dia mencontohkan kasus proyek pembangunan Meikarta. Lantaran adanya kegiatan tangkap tangan proyek pembangunan menjadi terhalang. Padahal, banyak yang sudah menanamkan investasi besar dalam proyek tersebut.“Sekiranya OTT yang dikatakan itu kegiatan terencana. OTT itu suatu tindak pidana yang seketika terjadi. Kalau ada penyadapan, harusnya disampaikan daripada ditangkap, disidik, dan diperiksa, sehingga menghabiskan uang negara” kata Johanis Tanak di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).Pejabat korps adhyaksa ini menjelaskan, menurut ilmu hukum, tangkap tangan adalah yang terjadi yang seketika dan tak ada rencana ditangkap. Sehingga, bila direncanakan untuk ditangkap bukan lagi tangkap tangan.“Ini dua kata yang bertentangan. Satu bilang direncanakan, menurut ilmu hukum bukan direncanakan tapi seketika itu terjadi tindak pidana dilakukan seketika itu ditangkap. Menurut saya secara ilmu hukum itu keliru. Idealnya, kita harusnya pahami. Saya sangat antusias berantas korupsi, tapi cara-caranya ini kita harus ikuti aturan hukum yang ada dan prinsip hukum yang berlaku,” ucap Johanis Tanak.Oleh karena itu, Johanis Tanak menginginkan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan dua cara yakni pencegahan dan penindakan. Sehingga bila dalam melakukan penyadapan dan kemudian diketahui akan terjadi tindak pidana penyuapan dan korupsi ada baiknya yang bersangkutan dipanggil untuk dicegah.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...