KASN Rekomendasikan Sanksi 15 Camat, Pj Wali Kota: Saya Belum Lihat Suratnya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Kasus dugaan pelanggaran netralitas 15 camat se-Kota Makassar kembali bergulir. Kali ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berhasil membuktikan 15 camat se-Kota Makassar melanggar netralitas.

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, menyatakan belum bisa memberikan komentar banyak dan sementara mengecek surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pemberian sanksi kepada 15 camat.

“Saya tidak tahu surat itu. Saya belum pernah lihat makanya belum berani memberikan komentar,” ungkap Iqbal saat dikonfirmasi, Rabu, 28 Agustus 2019.

Iqbal berjanji akan segera mengecek apakah memang surat tersebut sudah masuk dan berasal dari KASN. Jika memang terbukti, maka ia mengaku akan mengambil tindakan sesuai rekomendasi.

“Kalau benar (pelanggaran) tentu harus dilakukan (memberikan sanksi disiplin berat),” tegasnya.

Pengamat Pemerintahan, Andi Luhur Prianto, menyampaikan, tindaklanjut rekomendasi KASN pada dasarnya kembali ke kepala daerah, dalam hal ini wali kota. Wali kota sebelumnya malah, menurut dia, sering melawan dan menguji rekomendasi KASN itu di PTUN.

“Toh kalau kepala daerah tidak mengekseskusi, juga tidak jelas sanksinya di UU. Tergantung kesadaran hukum pimpinan daerah,” tuturnya.

Untuk kasus ini, Pj Wali Kota menurut Luhur punya kesempatan untuk menjalankan rekomendasi KASN yang bersifat final dan mengikat itu. Apalagi, mereka ini sekarang bukan lagi pejabat camat, sehingga mekanisme penjatuhan sanksi juga harus cermat.

Pj Wali Kota perlu pertimbangan yang matang dalam menafsirkan rekomendasi KASN. “Pemberian sanksi pun harus mampu memberi efek jera. Namun, pada saat yang sama tidak sampai membunuh masa depan karier pegawai,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), I Made Suwandi dalam portal resmi KASN, kasn.go.id menyampaikan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 15 camat yang membuat video dukungan terhadap pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amien.

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0059/SN/PM.00/03/2019 tanggal 11 Maret 2019, dan hasil pemeriksaan oleh Tim KASN yang dilengkapi hasil pemeriksaan forensic Digital, oleh Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo tanggal 1 Agustus 2019, KASN menyimpulkan bahwa ke-15 Camat se-Kota Makassar, selain terbukti melanggar netralitas ASN juga melanggar nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN.

Selanjutnya, bahwa pernyataan ke-15 camat yang menyatakan bahwa tidak ada Syahrul Yasin Limpo di dalam video tersebut, adalah tidak benar. Hasil pemeriksaan KASN, Syahrul Yasin Limpo benar ada di antara 15 Camat se-Kota Makassar dalam video tersebut.

“Sesuai kewenangan yang KASN miliki, maka kami telah merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar selaku PPK, untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat kepada 15 Camat tersebut. Rekomendasi kami sudah kami kirimkan kepada PPK dengan tanggal surat 8 Agustus 2019. Kami berikan batas waktu 14 hari sejak diterimanya rekomendasi KASN ini, PPK sudah menindaklanjutinya,” tutup I Made Suwandi. (abd)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...