Apindo Makassar : Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Dilakukan Dulu

0 Komentar

ILUSTRASI

 MAKASSAR – Jika disetujui, tak lama iuran BPJS Kesehatan akan naik. Kenaikannya dipicu defisit tiap tahun.

Akibatnya, masyarakat sebagai peserta yang dibebani untuk mengurangi defisit itu melalui kenaikan premi. Banyak yang akan terdampak dari kenaikan itu. Terutama kelas bawah peserta mandiri, hingga pengusaha yang memiliki banyak karyawan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar, Muammar Mauhayyan, berharap rencana kenaikan ini tidak dilakukan dulu. Alasannya, situasi dunia usaha saat ini diakui banyak mengalami tekanan.

“Sudah terjadi dalam dua tahun ini,” kata Muammar Rabu, 28 Agustus.

Selama ini, porsi iuran BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan cukup besar dari beban perusahaan. Sehingga diakui akan sangat membebani pengusaha.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, juga mengeluhkannya. Ia juga berharap, dengan kondisi ekonomi sekarang, kenaikan iuran ditunda terlebih dahulu. “Di tunda dululah. Karena in tentu membebani perusahaan,” katanya.

Bukan berarti tidak setuju. Hanya sebaikanya, kata dia, menunggu momen baik. Pasalnya usaha hotel saat ini lagi kosong alias sepi.

Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Wira Pratiwi menuturkan, sampai sekarang belum ada informasi soal kepastian kapan iuran dinaikkan. Memang, ada usulan untuk menaikannya.

Namun, masih menunggu keputusan dari pusat terkait besarannya. “Pasti kita akan infokan jika sudah ada,” katanya.

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Latunreng, mengatakan, alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dipicu oleh defisit yang terus membengkak. Saat ini, negara memang harus hadir melakukan sharing atau pembiayaan terhadap fasilitas kesehatan.

Dalam perjalanannya kurang lebih lima tahun, ternyata tren pembiayaan BPJS Kesehatan dari dana yang terkumpul tidak seimbang.

“Inflow dan outflow tidak seimbang. Angka yang dihitung berdasarkan aktuaria diawal ternyata tidak pernah cukup dengan hitungan yang ada,” ujarnya.

Biaya kesehatan trennya terus meningkat setiap tahun. Sementara, penetapan iuran hanya diberlakukan dua tahun sekali. Hal ini membuat biaya yang dibayarkan tak pernah mencukupi, dan akhirnya muncul defisit.

Defisit yang terjadi merupakan hal yang wajar dan telah diprediksi. Berbeda dengan defisit di suatu perusahaan. Di BPJS, defisit menjadi kewajiban negara yang harus dilakukan untuk menyelesaikan biaya-biaya terhadap kesehatan.

Pemerintah melihat, untuk mengamankan cash flow atau fiskal negara, iuran BPJS Kesehatan mesti dinaikkan. Juga, agar setiap tahun tidak muncul defisit atau kekurangan biaya manfaat.

“Idealnya defisit yang ada saat ini bisa diselesaikan dulu dengan kenaikan iuran tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, bantuan pemerintah selama ini untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan dinilainya tidak merugikan negara. “Sudah biasa karena rakyatnya yang sakit. Dan memang yang disetor oleh peserta tidak cukup,” tambahnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra dan Maluku, Donni Hendrawan mengatakan saat ini tak dapat memberikan statement yang banyak karena masalah kenaikan premi bergantung dari keputusan presiden. Daerah hanya menunggu hasil keputusan yang ditetapkan.

Ia mengakui akan ada kenaikan premi namun, hingga saat ini belum diketahui pasti berapa yang akan dinaikkan dan kapan akan terlaksana. Kenaikan ini merupakan penyesuaian dan telah sesuai dengan aturan perpres.

Evaluasi premi biasanya dilakukan setiap dua tahun sesuai daya beli masyarakat. Jika tak terjadi kenaikan, maka defisit BPJS akan terus naik. Sementara pembayaran klaim dari tahun ke tahun terus naik.

Dari data BPJS Kesehatan Sulsel, realisasi biaya pelayanan kesehatan terus meningkat. Pada 2014, BPJS Sulsel harus membayarkan hingga Rp1,7 triliun, 2015 naik menjadi Rp2 triliun, dan 2016 Rp2,8 triliun.

Kemudian 2017 mencapai Rp3,1 triliun dan 2018 hingga Rp3,5 triliun. Pada 2019, hingga Juni, BPJS sudah membayar klaim hingga Rp2 triliun.

Humas BPJS Kesehatan Wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku, Hermansyah menjelaskan hasil usulan kenaikan premi saat ini belum dipastikan akan diberlakukan. Dari rapat gabungan komisi di DPR, Kemenkeu mengusulkan kenaikan bervariasi.
Premi kelas I naik dua kali lipat dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu dan kelas II sebesar dari Rp55 ribu menjadi Rp110 ribu.

“Sementara DJSN kan maunya Rp120 ribu untuk kelas I. Nah itu kami tidak tahu yang mana akan disepakati. Tergantung dari keputusan presiden. BPJS tidak ada hak untuk mengusulkan,” terangnya.

Jika keputusan kenaikan premi telah disepakati, maka BPJS Kesehatan akan langsung melakukan sosialisasi kepada peserta melalui media informasi yakni cetak, elektronik, radio dan media publikasi lainnya. Biasanya dilakukan selama tiga bulan usai persetujuan penandatangan langsung dari Presiden.

“Kalau aturannya setelah ditandatangani presiden, tiga bulan kemudian baru berlaku. Di tiga bulan itulah kita terus sosialisasi,” ujarnya.

(ind-mum-rdi/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...