Hampir Pasti, Kenaika Iuran BPJS Tak Serentak Tetapi Bertahap

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah hampir dipastikan menaikkan iuran BPJS. Defisit yang terus membengkak dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi alasannya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan, pemerintah dalam posisi yang cukup dilematis. Menaikkan tarif BPJS dinilainya langkah yang tepat. “Jika tidak dinaikkan, maka defisit akan terus membengkak,” ujarnya.

Defisit BPJS Kesehatan pada akhir 2019 ditaksir mencapai Rp13,56 triliun. Jika dibiarkan, kata Aliyah, maka akan memunculkan persoalan di kemudian hari. “Dari persoalan defisit saja, maka memang kita mesti naikkan iuran BPJS,” kata legislator asal Sulsel ini.

Menurut kader Partai Demokrat itu, rencana kenaikan tarif tidak dilakukan serentak. Akan tetapi bertahap. Aliyah berkata, untuk aparatur sipil negara (ASN), rencana tarif kenaikan akan dikenakan pada waktu dekat. “Sementara non ASN, kenaikan baru kita kenakan pada tahun depan. Jadi mulai sekarang sosialisasi bakal digencarkan,” ungkapnya.

Tak dipungkiri, memang ada banyak problem yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah terkait BPJS Kesehatan. Aspek pelayanan utamanya. “Belum lagi peserta yang menunggak. Nanti baru lunasi tunggakan kalau sakit. Ini juga persoalan. Jadi bukan hanya soal kenaikan tarif, kami mau BPJS Kesehatan semakin meningkatkan mutu pelayanannya. Sehingga pasien nyaman berobat. Artinya biaya yang dikeluarkan nanti sepadan dengan iuran yang dikeluarkan,” jelasnya.

Aliyah mengungkapkan persoalan BPJS Kesehatan masih akan dibahas dikomisi IX bersama Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (rdi)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...