Iuran BPJS Naik 100 Persen, BPJS Watch Bilang Begini

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sampai dengan 100 persen bagi peserta mandiri menuai kritikan.

Kenaikan iuran BPJS tersebut dilakukan pemerintah untuk menambal defisit anggaran BPJS Kesehatan yang diperkirakan membengkak Rp32,8 triliun sampai akhir tahun ini.

Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengaku sepakat dengan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sesuai amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018, iuran jaminan kesehatan nasional memang harus dievaluasi setiap dua tahun sekali.

“Pendapatan utama JKN itu adalah dari iuran. Iuran jadi ‘darahnya’ JKN. Jadi, iuran harus dinaikkan,” kata Timboel Siregar, Kamis (29/8).

Namun demikian, Timboel menyampaikan besaran kenaikan iuran sebesar 100 persen yang diajukan pemerintah harus dikaji ulang. Utamanya, bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta mandiri.

Pemerintah, kata Timboel, diminta mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS dengan daya beli masyarakat. Sebab kenaikan iuran JKN yang terlalu besar justru akan menimbulkan masalah baru.

“Kalau kenaikannya tinggi maka tingkat utang iuran akan meningkat dan ini akan menjadi tidak produktif,” katanya.

Ia mengingat pada 2016 lalu pemerintah juga pernah mendapatkan aliran protes besar ketika menaikkan iuran JKN. Tepatnya saat diterbitkan Perpres 19/2016 tentang kenaikan iuran iuran BPJS. Ketika itu, pemerintah menetapkan iuran kelas III PBPU menjadi Rp30 ribu.

Papua Bergolak, Pak! Apakah Bapak Belum Mendengar?

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah

Comment

Loading...