Jubir PSI Surya Tjandra Ingatkan Pansel Soal Capim KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Jubir PSI Surya Tjandra‎ mengapresiasi kerja keras Pansel yang menyeleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja masih perlu diingatkan lagi, masa depan penegakan korupsi sangat tergantung kepada kualitas pucuk pimpinan KPK yang sedang diseleksi ini.

Menurutnya, berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanahkan bahwa Indonesia tidak akan pernah maju apabila gagal memberantas korupsi. Sehingga penegakan korupsi tergantung pada pimpinan KPK yang saat ini sedang diseleksi.

“Karena itu, Pansel KPK mesti menjaga amanah yang diberikan Pak Jokowi,” ujarJubir PSI Surya Tjandra, Kamis (29/8).

Surya mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, muncul suara-suara dari publik yang mengkritisi kinerja Pansel KPK. Menurut mereka, Pansel kurang mendengar suara masyarakat. Padahal, ada sebagian kandidat yang dianggap bermasalah tapi diloloskan.

Jubir PSI Surya Tjandra melanjutkan, Pansel KPK juga mesti mendengar masukan publik agar terpilih pimpinan KPK yang kredibel dan memiliki rekam jejak baik. “Tantangan KPK hari ini adalah kredibilitas yang perlu dijaga serta menjaga SOP internal yang perlu ditegakkan dan mengikat semua dari staf hingga pimpinan,” katanya.

Pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dibutuhkan. Hal itu dilakukan supaya ada kepastian sistem internal. Pasalnya tantangan KPK kini bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Iuran BPJS Naik 100 Persen, BPJS Watch Bilang Begini

Papua Bergolak, Pak! Apakah Bapak Belum Mendengar?

Tingkatkan Kemampuan Jasmani, Kodam Hasanuddin Latihan Long Mars

Isa Bajaj Foto Buah Labu, Singgung Duo Semangka?

Hampir Pasti, Kenaika Iuran BPJS Tak Serentak Tetapi Bertahap

“Intinya, para pemimpin KPK harus memiliki kemampuan menata sistem internal KPK yang lebih transparan, independen, dan tidak tercemar intervensi dari ideologi atau kekuatan politik tertentu,” ungka Jubir PSI Surya Tjandra.

KPK juga diharapkan masuk lebih dalam, tak hanya menindak. Operasi tangkap tangan (OTT) penting. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu dibantu agar anggaran bisa digunakan secara efektif dan bukan melulu ditakut-takuti dengan OTT jika dipakai.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu dibenatu agar kita bisa mengejar bonus demografi sekarang ini dengan pembangunan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...