Nikah Beda Agama

Kamis, 29 Agustus 2019 - 08:18 WIB
ILUSTRASI (INT)

(Tanggapan untuk Prof Dr Musdah Mulia MA)

Pada Rabu, 14 Agustus 2019, mulai jam 09.00 pagi sampai zuhur, bertempat di Balai Kota Makassar diadakan bedah buku “Ensiklopedia Muslimah Reformis” oleh pengarangnya Prof Dr Musdah Mulia MA. Pesertanya cukup banyak utamanya kaum wanita. Pembahasnya masing-masing Dr Arfah Shiddiq dan Dr Wahyuddin Halim. Pelaksananya adalah Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Sulsel bekerja sama dengan Kadis Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Makassar.

Dari pemaparan Prof Dr Musdah Mulia dan bukunya yang saya baca, Musdah Mulia banyak melakukan reinterpretasi kembali beberapa masalah yang sudah baku bahkan sudah difatwakan oleh para ulama.

Menurut pengarang, Muslimah Reformis adalah dikenal melalui tekad dan karyanya melakukan kerja-kerja kemanusiaan yang bermanfaat dan membawa rahmat bagi semua makhluk di alam semesta (rahmatan lil ‘alamin).

Buku ini, menurut penulisnya, mengajak sesama agar lebih kritis melihat agama diruang sosial agar agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang dapat mengantar manusia dan masyarakat menjadi lebih berkebudayaan, berkeadaban, berspiritualitas dan lebih manusiawi.

Saya yang hadir dalam acara bedah buku ini, melihat adanya semangat besar mengkaji kembali ajaran-ajaran Islam, namun disayangkan hasil pengkajiannya banyak yang berbeda bahkan sangat berbeda dengan pengkajian para ulama termasuk putusan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai buktinya, saya mengemukakan satu judul dalam buku tersebut yaitu Nikah Beda Agama.

Prof. Musdah Mulia menyoroti pada pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahlul kitab yaitu wanita Yahudi dan Nasrani. Menurutnya, pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab tersebut jelas boleh berdasarkan ayat yang sharih (jelas) dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5: “Dan dihalalkan kamu menikahi wanita-wania yang menjaga kehormatannya dari wanita-wanita beriman dan wanita-wanita ahlul kitab”.

Selanjutnya Prof Musdah Mulia menulis “Jika Q.S. Al-Maidah ayat 5 di atas menegaskan tentang bolehya laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kalau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab?

Menurutnya, sebagian ulama fiqih menyatakan ketidak bolehannya dengan dua alasan. Pertama, Q.S. Al-Maidah ayat 5 tersebut tidak menjelaskan bolehnya pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahlul kitab. Dengan demikian pernikahan di antara mereka jelas tidak sah. Kedua, sesuai dengan kodratnya, perempuan mudah goyah dan terpengaruh sehingga sangat di khawatirkan si perempuan muslimah tadi akan berpindah keagama sang suami (laki-laki).

Setelah membaca buku Prof Musdah Mulia ini, saya jadi terkejut, karena baru kali ini
saya mengetahui ada yang membolehkan laki-laki ahlil kitab menikahi wanita muslimah.
Padahal di cover buku Muslimah Reformis disebutkan bahwa pengarangnya adalah
intelektual – ulama – aktivis. Bahkan disebutkan Prof Dr Musdah Mulia MA adalah
perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Professor Riset bidang Rektor Keagamaan
di Kementerian Agama (1999).

Pernyataan pengarang bahwa:
1. Dengan menggunakan gaya bahasa Arab: iktifa’, maka laki-laki ahlil kitab (Nasrani dan
Yahudi) boleh menikah dengan dengan wanita muslimah.
Pertanyaan saya, ulama mana dan dalam kitab apa disebutkan, ada ulama yang
berpendapat demikian? Ataukah rupanya ulama sejak dahulu sampai sekarang, tidak ada
yang mengetahui iktifa’ boleh digunakan untuk pembolehan pernikahan semacam ini,
cuma Prof. Musdah Mulia yang tahu? Ataukah karena semangat sebagai reformis yang
berlebihan sehingga pengarang berani membuat fatwa yang asing seperti ini?
2. Dengan tiga argumentasi di atas, maka ulama yangg mengharamkan pernikahan antara
perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dengan melandaskan diri pada Al-
Qur’an tidak dapat dibenarkan lagi. Karena Al-Qur’an sendiri tidak melarangnya secara
tegas.
Pernyataan ini lebih mengherankan lagi karena pengarang sebagai ulama pasti sudah
membaca fatwa MUI nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005/, yang termuat dalam kitab
Himpunan Fatwa MUI, halaman 501-506, yang mengharamkan pernikahan beda agama
berdasarkan 7 (tujuh) ayat Al-Qur’an dan ditambah dalil lainnya, yaitu:
a. Q.S An-Nisa (4) : 3 dan 25
b. Q.S. Ar-Rum (30) : 21
c. Q.S. At-Tahrim (66) : 6
d. Q.S. Al-Maidah (5) : 5
e. Q.S. Al-Baqarah (2) : 221
f. Q.S. Al-Mumtahanah (60) : 10
g. Hadis: Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam : wanita itu boleh dinikahi karena empat
hal: (1) karena hartanya (2) karena keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena
agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan perempuan yang
memeluk agama Islam, (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu (muttafaqun alaih
dari Abu Hurairah ra.)
h. Kaidah Fiqhi: mencegah kemufsadatan lebih didahulukan dari pada menarik maslahat.
i. Qaidah Sad Al-dzariah
Fatwa MUI itu berbunyi:
a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qaul mu’tamad,
adalah haram dan tidak sah.

Dan tentunya Prof Musdah Mulia telah membaca buku “Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu” tulisan Dr Wahbah Az-Zuhailiy, jilid VII, halaman 152, yang mengatakan: diharamkan menurut ijma’ ulama – pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki kafir dengan dalil Al-Qur’an ; Q.S. Al-Baqarah (2):221, Q.S. Al-Mumtahanah (60) : 10. Dan tidak dibolehkan
seorang laki-laki ahlil kitab menikahi wanita muslimah dengan dalil Q.S. Q.S An-Nisa (4): 141.

Dan kalau pengarang sebagai Professor Riset bidang Rektor Keagamaan telah
membaca fatwa MUI dan Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu di atas, kenapa terlalu berani
berfatwa bolehnya laki-laki ahlul kitab menikah dengan wanita muslimah? Ditambah lagi
pernyataan-pernyataannya yang sangat vulgar, bahwa:

a. Dan harus pula ditegaskan di sini bahwa pelarangan pernikahan antara perempuan
muslimah dengan laki-laki non muslim itu hanya ada dalam buku-buku para ulama dan
bukan dalam Al-Qur’an.

b. Alasan itu pasti tidak diambil dari Al-Qur’an … maka para ulama yang mengharamkan
pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dengan
melandaskan diri pada Al-Qur’an tidak dapat dibenarkan lagi. Sementara pelarangan
pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim karena perempuan
mudah goyah sehingga dikhawatirkan akan mengikuti agama suaminya, sama sekali
merupakan alasan yang mengada-ada. Alasan demikian tidak bersandar pada argumen
teologis naqliyah yang kuat.

c. Bagi mereka yang tidak meletakkan pluralitas sebagai sebuah problem, maka perbedaan
agama (termasuk juga perbedaan suku dan golongan) bukanlah ancaman dan halangan
bagi dilangsungkannya suatu pernikahan.

Menurut hemat saya, Prof Musdah Mulia telah melakukan kekeliruan fatal, karena:
1. Mengambil kesimpulan yang asing dalam Fiqhi Islam berdasarkan gaya bahasa Arab
“Iktifa”. Bolehkah kita berkata dengan dalil iktifa’ bahwa, sebagaimana laki-laki merdeka
boleh menikahi budak wanita maka laki-laki budak boleh pula menikahi wanita merdeka?
Jadi iktifa’ boleh dipakai kalau tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur’an, Hadist, dan
Ijma’.
2. Pengarang tentunya tahu bahwa di Indonesia ini yang berlaku ialah faham Ahlulsunnah
Wal Jamaah, yang meletakkan Ijma’ sebagai landasan hukum Islam ketiga sesudah Al-
Qur’an dan Hadist. Para Ulama telah mengharamkan wanita muslimah menikah dengan
laki-laki kafir (termasuk Ahlul Kitab), berdasarkan Al-Qur’an Hadist, dan Ijma’.
3. Cara pandang pengarang dalam menetapkan hukum dipengaruhi oleh pandanganpandangan
kaum orientalis Barat yang diragukan i’tiqad baiknya terhadap Islam. Allah
SWT berfirman, yaitu; “Mereka ingin agar kamu kafir sebagaimana mereka kafir” (Q.S.
An-Nisa (4): 84). Juga cara pandang liberalisme agama telah mewarnai cara berfikir
pengarangSedang liberalisme agama telah diharamkan oleh MUI, tahun 2005, yaitu;
“Yang memahami nash-nash agama (Al-Qur’an dan Sunnah) dengan menggunakan akal
pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal
pikiran sementara.
4. Pengarang seharusnya khawatir, karena penetapan hukum yang membolehkan nikah
beda agama, di samping melanggar fatwa MUI, juga akan melapangkan jalan kristenisasi
di Indonesia sehingga umat Islam menjadi murtad, dosa yang sangat berat dalam Islam.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini, saya mengajak pengarang agar takut kepada Allah
dan hari pembalasan-Nya serta segera bertaubat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat
keagamaan yang bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’
Dan kepada masyarakat utamanya para keluarga kampus agar mewaspadai buku
“Ensiklopedia Muslimah Reformis” ini.

Kepada pihak yang berwenang seperti MUI agar segera memberi penilaian terhadap
isi buku tersebut dan pihak Kejaksaan Tinggi, supaya melarang buku ini beredar di tengah-tengah masyarakat karena kandungannya banyak yang bertentangan dengan fatwa MUI dan
fatwa ulama-ulama yang mu’tabar.

Misalnya: Jilbab yang tidak wajib bagi wanita muslimah dan tidak mesti memakai kerudung; Menghapus tradisi sunat perempuan; Kebebasan pindah agama; Poligami neraka istri, surga suami; Kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam kepemimpinan. Terimah Kasih. (*)

Penulis: M Said Abd Shamad LC (Ketua LPPI Makassar)

loading...