Penilaian Satker WBK, Tim Survei Kunjungi Kemenkumham Sulbar

FAJAR.CO.ID,MAMUJU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menerima kunjungan Tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar selaku instansi yang ditunjuk oleh Kemenpan RB dalam proses penilaian Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Sulawesi Barat, Kamis (29/08). "Tim tersebut akan melakukan survei atas layanan publik di Kementerian Hukum dan HAM Sulbar," kata Kakanwil Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto. Ia menjelaskan beberapa inovasi yang telah dilakukan dan jenis layanan seperti fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pelantikan dan pengambilan sumpah notaris, pelantikan PPNS, layanan bantuan hukum kepada orang miskin, keimigrasian, pemasyarakatan, hak cipta, merek, indikasi geografis dan pelayanan komunikasi masyarakat layanan pemajuan HAM. Sementara itu, Prayitno sebagai ketua Tim dari BPS Sulbar mengatakan kegiatan yang dilakukannya merupakan tindaklanjut atas amanah yang diberikan KemenPAN-RB dalam melakukan survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi (SHPRB), terhadap customer atau masyarakat yang telah menerima layanan dari Kemenkumham Sulbar. “Kami nantinya akan melakukan survei kepada customer atau masyarakat baik secara langsung maupun via telepon tentang bagaimana kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh jajaran ini," kata Prayitno. Ia dan timnya juga akan melakukan identifikasi dan survei terhadap media pelayanan, kelengkapan layanan dan fasilitas layanan di kantor kanwil dan kantor imigrasi Mamuju. "Termasuk dari 153 satker kumham se Indonesia yang diusulkan untuk WBK ke KemenPAN RB, " katanya. Kunjungan ini juga diterima Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Sri Yuliani dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Elly Yuzar, serta para pejabat struktural. (*)

FAJAR.CO.ID,MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menerima kunjungan Tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar selaku instansi yang ditunjuk oleh Kemenpan RB dalam proses penilaian Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Sulawesi Barat, Kamis (29/08).

“Tim tersebut akan melakukan survei atas layanan publik di Kementerian Hukum dan HAM Sulbar,” kata Kakanwil Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto.

Ia menjelaskan beberapa inovasi yang telah dilakukan dan jenis layanan seperti fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pelantikan dan pengambilan sumpah notaris, pelantikan PPNS, layanan bantuan hukum kepada orang miskin, keimigrasian, pemasyarakatan, hak cipta, merek, indikasi geografis dan pelayanan komunikasi masyarakat layanan pemajuan HAM.

Sementara itu, Prayitno sebagai ketua Tim dari BPS Sulbar mengatakan kegiatan yang dilakukannya merupakan tindaklanjut atas amanah yang diberikan KemenPAN-RB dalam melakukan survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi (SHPRB), terhadap customer atau masyarakat yang telah menerima layanan dari Kemenkumham Sulbar.

“Kami nantinya akan melakukan survei kepada customer atau masyarakat baik secara langsung maupun via telepon tentang bagaimana kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh jajaran ini,” kata Prayitno. Ia dan timnya juga akan melakukan identifikasi dan survei terhadap media pelayanan, kelengkapan layanan dan fasilitas layanan di kantor kanwil dan kantor imigrasi Mamuju.

“Termasuk dari 153 satker kumham se Indonesia yang diusulkan untuk WBK ke KemenPAN RB, ” katanya. Kunjungan ini juga diterima Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Sri Yuliani dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Elly Yuzar, serta para pejabat struktural. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...