Rakyat Takalar Adukan Ditjen Dukcapil ke Ombudsman RI

Kamis, 29 Agustus 2019 16:59

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Forum Rakyat Takalar (Fortal) Sulsel mengadukan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ke Ombudsman Republik Indonesia, Kamis 29 Agustus.Ditjen Dukcapil diadukan karena memutuskan pelayanan administrasi dan kependudukan dalam jaringan (Pelayanan Adminduk Daring) di beberapa daerah di Sulsel. Pemutusan itu, berdampak buruk terhadap pelayanan administrasi dan kependudukan di Makassar dan Takalar.Salah satu dugaan yang dijadikan alasan penonaktifan layanan tersebut karena menurut penilaian Dirjen Dukcapil, Bupati Takalar dan Walikota Makassar melantik dan mengambil sumpah Pejabat Kadis Dukcapil yang tidak atau belum mendapatkan rekomendasi Kemendagri.”Jika sekiranya ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bupati Takalar dan Walikota Makassar dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Kadis Dukcapil, seharusnya tidak menonaktifkan Pelayanan Adminduk Daring karena berdampak pada kepentingan masyarakat secara umum,” kata Ketua Fortal Sulsel Musafir kepada wartawan, Kamis 29 Agustus 2019.Ia menegaskan, jika Dirjen Dukcapil langsung menonaktifkan Pelayanan Adminduk Daring di Takalar tidak didasarkan pada norma hukum yang mengatur termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Bagikan berita ini:
5
5
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar