Dino Patti Djalal Ingatkan Lepasnya Timor Timur

“Budaya politik kita cenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan seperti ini. Saya khawatir ada risiko bangsa kita akan mengalami amnesia sejarah yang tidak sehat dalam kehidupan bernegara,” kata Dino Patti Djalal.

Sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari episode integrasi dan jajak pendapat Timor Timur. Pertama, kata Dino, pemerintah tergesa-gesa menggelar jajak pendapat pada 1999.

Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus. “Memang, dari sisi kepentingan Indonesia, jadwal yang dikebut ini dimaksudkan untuk mengejar Sidang MPR di akhir tahun, yang diharapkan akan mengesahkan hasil jajak pendapat,” ungkap Dino Patti Djalal.

Namun akibatnya, praktis hanya ada waktu empat bulan untuk mempersiapkan referendum yang begitu rumit, baik dari segi politik, keamanan, logistik, dan lain-lain.‎ Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas.

“Akhirnya, banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak dua tahun, bukan empat bulan,” tutur Dino Patti Djalal.

Kedua, pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan loyalitas politik. Dulu, Timor Timur adalah provinsi termuda yang secara ekonomi paling dimanjakan.

Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding provinsi lain dan bahkan diduga menimbulkan kecemburuan provinsi lain. “Pemerintah selalu membanggakan jalan, sekolah, beasiswa, gedung, dan segala fasilitas yang kita bangun, dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timor Timur di masa penjajahan Portugal,” ungkap Dino Patti Djalal.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...