Gubernur Anggap Bukan Perintah

Jumat, 30 Agustus 2019 09:52

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Nurdin Abdullah tak ingin gegabah menanggapi rekomendasi KASN. Apalagi, Nurdin menganggap rekomendasi KASN bukan perintah.Karena bersifat bukan perintah, sebut Nurdin, masih ada waktu untuk menyanggah rekomendasi KASN. Sanggahannya lewat fakta-fakta terkait dasar pencopotan pejabat. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga akan mengkaji rekomendasi KASN.Nurdin menegaskan, dirinya juga tak serta merta memberhentikan pejabat. Ada dasar temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP), bahkan rekomendasi dari KPK.”Kita sementara kaji, mana saja syarat administrasi yang belum kami lalui untuk pencopotan pejabat. Apakah LHP itu kuat untuk menonjobkan. Mereka membuat pendekatan administrasi, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini,” tuturnya kepada FAJAR, kemarin.Selama ini, hasil LHP menjadi dasar bagi Nurdin untuk memberhentikan pejabat. Termasuk pemberian sanksi penurunan pangkat dan lainnya. Apalagi jika ada arahan dari KPK.Nurdin mengemukakan, KASN juga harus memahami langkah yang diambil pemerintah. Misalnya saja, seperti permintaan fee kepada kontraktor.BACA JUGA: Abaikan Rekomendasi, Presiden Sanksi Gubernur

Bagikan berita ini:
1
5
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar