Geliat Digitalisasi Bisnis di Bidang Pertanian
Jaksa Johanes Tanak Blak-blakan di Uji Publik, Ini yang Diungkap
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Kejaksaan RI sebaiknya segera menindaklanjuti informasi dari Jaksa Johanes Tanak, saat dilakukan uji publik menuju tahap akhir seleksi Capim KPK 2019-2024 menuju 10 besar.
Jaksa Johanes Tanak menyebutkan adanya dugaan intervensi Jaksa Agung H.M Prasetyo terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Nasdem berinisial BP.
“Sebagai Komisi Negara, maka Komisi Kejaksaan harus berani memanggil H.M Prasetyo untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mengintervensi pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum demi menyelamatkan kader partai politik,” kata mantan Komisioner KPKPN, Petrus Selestinus di Jakarta, Jumat (30/8).
Menurut Petrus, penjelasan jaksa Johanes Tanak di hadapan Pansel dan Panelis Uji Publik bahwa ketika dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sedang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat eks Gubenunur Sulteng H. Bandjela Paliudju (BP), pernah diintervensi oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo atas alasan kader Partai Nasdem.
“Informasi ini harus direspons oleh Komisi Kejaksaan secara cerdas yaitu segera panggil Jaksa Agung H.M Prasetyo untuk diklarifikasi dan hasilnya segera dikirim ke Presiden untuk dievaluasi dalam penunjukan Jaksa Agung baru nanti,” kata Advokat senior Peradi ini.
Menurutnya, berhubung informasi mengenai intervensi Jaksa Agung Prasetyo terhadap jaksa Johanes Tanak selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang tengah menyidik kasus korupsi eks Gubernur Sulawesi Tengah H. Bandjela Pailudju, semata-mata hanya karena H. Bandjela Paliudju adalah sebagai kader Partai Nasdem, informasi mana diungkapkan dalam forum uji publik Pansel Capim KPK, maka informasi tentang intervensi Jaksa Agung H.M Prasetyo dimaksud, harus ditempatkan sebagai informasi yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi dan sangat berguna bagi pemberantasan KKN dalam 5 (lima) tahun pemerintahan Jokowi.
