Analisis Syamsuddin Radjab, Operasi Mandala dan Pedagang Bugis-Makassar dalam Kemajuan Ekonomi Papua
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Gerakan demonstrasi hingga beberapa peristiwa, baik pembakaran gedung terjadi di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak menyusul peristiwa yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, 17 Agustus lalu.
Hingga kini, peristiwa lanjutan belum juga berhenti di Tanah Cendrawasih itu. Bahkan, pengiriman ratusan polisi tambahan ke Papua dari berbagai daerah juga tengah dilakukan demi stabilisasi keamanan.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Dr Syamsuddin Radjab SH MH punya analisis terkait Papua.
Secara garis besar, ia menegaskan, Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak akan terpisahkan.
Ia mengatakan, pada awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), Papua sudah menjadi wilayah yang tak terpisahkan dengan Indonesia dalam ketetapan sidang BPUPKI pada 14 Juli 1945.
Dikuatkan dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 berupaya penyerahan Belanda kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI melalui fasilitasi PBB dan yang terakhir hasil referendum penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 masyarakat Papua yang ingin melepaskan diri penjajah Belanda dan bergabung dengan Indonesia.
Secara historis, budaya dan ekonomi, masyarakat Makassar mempunyai peran penting untuk membebaskan Papua dari cengkraman penjajah Belanda melalui operasi Mandala yang berpusat di Makassar dan akulturasi budaya Makassar dan Papua serta kemajuan ekonomi yang dipelopori para pedagang dari Makassar.
Monumen pembebasan Irian Barat saat ini masih berdiri di Jl Jenderal Sudirman.
