BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Dinas PUPR, Bappeda: Sudahmi Diperbaiki

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel menemukan adanya kesalahan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bone sebesar Rp15 miliar.

Kesalahan penganggaran itu pada tahun 2018. Bupati pun diminta turun tangan untuk mengevaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, kesalahan penganggaran pada Dinas PUPR bukanlah uang sedikit.

Kepala Dinas PUPR Bone, Khalil AM Syihab, mengatakan, semua yang menjadi temuan BPK baik fisik maupun administrasi sudah diselesaikan perbaikannya. “Tidak mungkin Bone dapat WTP kalau semua itu tidak diselesaikan,” katanya kepada FAJAR, kemarin.

Kata dia, terkait dengan kesalahan penganggaran itu adalah penempatan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung saja. “Lebih jelasnya konfirmasi di Dinas Keuangan atau Bappeda. Tetapi, setahu saya itu sudah clear semua. Tidak usahmi lagi hal ini diekspose karena sudah selesai,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Bappeda Bone, Abubakar mengaku, itu sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya pos anggaran karena pelimpahan ke pemerintah desa, makanya harus masuk di hibah. Bukan masuk di belanja modal. “Itu sudahmi diperbaiki. Karena seharusnya masuk di penganggaran hibah yang dihibahkan ke desa untuk infrastruktur desa,” akunya.

Kata dia, fisiknya sudah dilaksanakan. Dan itu dulu petunjuk teknisnya setelah berjalan. Makanya digeser saja itu anggarannya dari belanja modal ke belanja hibah. “Tidak ada pengembalian, karena tidak ada kerugian. Hanya kesalahan administrasi saja,” jelasnya. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...