Menteri BUMN Rini Soemarno Membangkang kepada Jokowi?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan pembangkangan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya,Menteri BUMN Rini Soemarno mengabaikan instruksi Presiden Jokowi tentang larangan kepada para menteri membuat keputusan strategis termasuk merombak pejabat teras kementerian. Salah satunya yang dimaksud ada pergantian Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

“Rini mengabaikan instruksi tersebut. Presiden harus tegas, mengklarifikasi langkah pembantunya bahkan perlu untuk menegur keras,” ujar Ujang di Jakarta, Minggu (1/9).

Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menegaskan, seorang menteri adalah pembantu presiden. Karena itu, katanya, menteri harus mengikuti perintah presiden.

“Jokowi sebagai presiden harusnya bisa mempertimbangkan ulang jika hendak mengangkat Menteri BUMN Rini Soemarno kembali sebagai menteri. Mungkin Jokowi bisa saja mempertahan Menteri BUMN Rini Soemarno jika banyak jasanya, tetapi dari sisi prestasi, selama jadi menteri BUMN kurang memuaskan,” kata dosen di Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Pandangan senada dikemukakan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM itu menyebut Rini memperlihatkan gaya kepemimpinan yang sewenang-wenang saat mencopot Suprajarto dari jabatan direktur utama BRI dan menempatkannya untuk memimpin BTN.

Menristekdikti Mohamad Nasir Tantang Tanoto Ciptakan Riset

Guru Besar Beri Masukan Ini Kepada Jokowi Soal Capim KPK

Partai Keadilan Sejahtera Tolak Iuran BPJS Naik, Ini Alasannya

Warga Binaan Unjuk Bakat di Depan Gubernur Sulbar

Kelompok Asing Ingin Perkeruh Kerusuhan Papua

“Semestinya pimpinan tertinggi perlu mengajak diskusi atau bicara pihak- pihak terkait ketika ingin mengambil kebijakan penting, termasuk ketika akan mengganti pejabat atau direksi,” ujarnya.

Erwan menyebut mekanisme seperti itu mengandung dua makna. Pertama adalah memanusiakan pihak-pihak yang akan terdampak kebijakan.

Kedua, membuat proses pergantian akan lebih smooth karena ada proses deliberasi yang dengan layak. “Namun untuk kasus pergantian Dirut BTN, nyatanya tidak seperti itu. Wajar jika kemudian ada yang menilai Rini Soemarno sewenang-wenang yang ujungnya ada penolakan,” kata Erwan. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah

Comment

Loading...