Pencairan SP2D 2018, Ditengarai Ada Setoran untuk Kadis DLH

Minggu, 1 September 2019 09:12
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sulsel menemukan pertanggungjawaban belanja sebesar Rp369 juta yang tidak sesuai ketentuan.Ternyata, itu potongan panjar setiap pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone.Pada tahun anggaran 2018 DLH Kabupaten Bone menganggarkan belanja sebesar Rp13,2 miliar dan telah direalisasikan sebesar Rp12,5 miliar. Realisasi belanja tersebut antara lain belanja pegawai sebesar Rp3,2 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp8,1 miliar dan belanja modal sebesar Rp1 miliar lebih.Namun, BPK RI menemukan hal yang ganjil sesuai hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU), Surat Pertanggunggjawaban (SPJ) fungsional dan pemeriksaan dengan Bendahara Pengeluaran dan lima orang PPTK. Uang panjar yang diserahkan kepada Kepala DLH selama periode Januari sampai dengan Oktober 2018.Menanggapi hal tersebut, Kadis DLH Bone, Asmar Arabe membantahnya. Menurutnya, tidak ada temuan dan rekomendasi BPK soal hal tersebut. “Jadi kalau belum ada dari BPK berarti belum ada. Kalau pun ada mungkin itu dugaan saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya, saat ditemui di Hotel Novena, kemarin.Kata dia, kalau ada SPJ tidak sesuai ketentuan pasti sistem pengelolaan keuangan akan menolak buktinya. “BPK provinsi merekomendasikan tidak ada temuan. Ini perlu diuji ulang oleh BPK,” tambahnya.Dalam LHP BPK, penyerahan uang panjar itu sesuai 17 lembar kuitansi seluruhnya sebesar Rp369 juta. Penyerahan uang panjar kepada Kepala DLH atas permintaan Kepala DLH sendiri. Uang panjar tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Kepala DLH, baik dalam bentuk tunai maupun berupa bukti pertanggungjawaban belanja.

Bagikan berita ini:
7
10
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar