Rusuh Papua, Warga Sulsel Masih Tutup Usaha

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAYAPURA –Kisruh yang tak berhenti di tanah Papua, membuat warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) khawatir. Mereka pun masih menutup usaha lantaran belum kondusif.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menegaskan pembatasan akses internet di Papua akan dibuka pemerintah. Tetapi, tidak dilakukan serta merta. ”Kalau sudah damai, untuk apa kami blocking medsos dan internet,” terangnya.

Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu pun menyebut situasi dan kondisi di Papua mulai membaik. Jauh lebih kondisif ketimbang sebelumnya. Kepastian setelah mendapat laporan terbaru dari Papua maupun Papua Barat.

Berdasarkan laporan itu, kata dia, masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitas sehari-hari. ”Kehidupan mulai berjalan lagi, toko-toko sudah mulai buka,” imbuhnya. Meski begitu, berbagai upaya terus dilakukan agar kondisi kembali normal.

Bukan hanya di Papua, di Kota Makassar juga. Suara-suara perdamaian digaungkan. Tidak hanya di Car Free Day Boulevard dengan ditandai menari Yospan Papua bersama-sama, juga pesan NKRI harga mati terjadi di Stadion Andi Mattalatta, saat laga PSM kontra Persela.

Di Jakarta, Wiranto didampingi pejabat teras Polri dan TNI juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama merekatkan persatuan di seluruh Indonesia. Ia meminta setiap masalah diselesaikan dengan kepala dingin. Bukan lewat aksi dengan merusak fasilitas umum.

Hanya saja, pihaknya tidak bisa gegabah. Mengingat potensi ancaman masih ada. ”Kami tunggu dahulu, ini kan baru mulai damai, mulai aman, nanti kita tunggu,” imbuhnya.

Pemblokiran jaringan internet memang membuat sebagian masyarakat, khususnya Sulsel, sulit memantau perkembangan keluarganya di Papua dan Papua Barat. Membuat keluarga mereka di Sulsel khawatir.

Andi Pangeran Tandilangi salah satunya. Pria asal Tana Toraja ini, punya keluarga yang bermukim tak jauh dari lokasi kerusuhan. Tepatnya di wilayah Sentani. Terakhir, dia berkomunikasi dengan kerabatnya, Minggu malam tadi. Sangat sulit berkomunikasi.

“Kebetulan keluarga di sana ada yang berdagang campuran. Ada juga yang PNS, sudah beberapa hari ini tutup usahanya dan tidak bekerja. Mereka di sana tinggal di dalam rumah saja,” bebernya, kepada FAJAR, Minggu, 1 September.

“Keluaga di sana cuma minta didoakan, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Sampai sekarang mereka khawatir, kita juga waswas di sini menunggu kabar, karena jaringan juga susah,” tambahnya.

Jaga Asrama

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian menegaskan, hari ini, Senin, 2 September, ia akan bertolak ke Papua bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Tujuannya, agar bisa benar-benar mengendalikan keamanan dan situasi.

”Mungkin empat atau lima hari di sana,” papar mantan Kapolda Papua tersebut. Tidak hanya itu, Polri juga berkomitmen menjaga keamanan mahasiswa Papua yang belajar di seantero negeri.

Ia menegaskan, semua Polda sudah diinstruksikan menjaga mahasiswa Papua. ”Agar tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman,” terangnya.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen M. Iqbal mengakui ada keterlibatan pihak luar negeri dalam kejadian di Papua. Untuk itu, perlu penanganan yang komprehensif. ”Koordinasi dengan Kemenlu dan lembaga lainnya,” jelasnya.

Adapun pelaku kerusuhan di lapangan, kata dia, dikategorikan terprovokasi. Harapannya, kedepan tidak lagi ada kerusuhan yang terjadi. “Jangan sampai,” papar mantan Wakapolda Jawa Timur tersebut. Kemarin, Kodam XVII/Cendrawasih juga membantu pemulangan sekitar 300 massa aksi yang berasal dari Abepura dan Waena.

Bantuan Sosial
Kementerian Sosial (Kemensos) juga sedang menyiapkan dana bantuan sosial untuk diberikan pada masyarakat terdampak kerusuhan di Papua. Tidak hanya korban luka atau meninggal dunia, bantuan juga bakal disalurkan pada korban yang sifatnya material. Misalnya, pemilik toko yang kiosnya dijarah atau hancur akibat kerusuhan.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial punya tanggungjawab untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat terdampak bencana sosial akibat kerusuhan yang ada di Papua,” kata Menteri Sosial, Agus Gumiwang.

Disampaikannya, bantuan diberikan setelah proses assessment rampung. Saat ini, pihaknya tengah menunggu hasil pendataan dari pemerintah daerah (pemda) setempat. “Balai kami di sana juga sudah diminta bekerja sama dengan pemda untuk melakukan survei,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga berencana mengirim tim dari Jakarta. Tim dikirim, Senin, 2 September. Diharapkan, segala proses dalam verifikasi dan validasi data dapat diselesaikan dengan cepat. “Kami akan mengirim direktur perlindungan sosial. Kami punya direktur khusus untuk membantu korban,” paparnya.

Disinggung soal dana yang disiapkan, Agus belum memberikan angka pasti. Ia hanya menegaskan, berapapun hasil verivikasi dan validasi, akan dibantu oleh pemerintah. “Kalau ditanya berapa, nunggu assessment. Kapan? Juga tergantung seberapa cepat. Tapi intinya, bantuan sifatnya stimulan,” ungkap putra Ginandjar Kartasasmita tersebut.

Pasokan BBM
Sementara itu, penyaluran BBM menuju lembaga penyalur ke Kota dan Kabupaten Jayapura, Papua, berangsur normal kembali tiga hari setelah aksi demo rasisme yang berujung rusuh.

Unit Manager Communication, Relations, CSR Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua PT Pertamina (Persero), Brasto Galih Nugroho di Kota Jayapura, mengatakan, penyaluran BBM sudah dilakukan sejak Minggu ke PLN dan SPBU di wilayah kota dan kabupaten Jayapura serta Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sentani.

“(Penyaluran) dengan pengamanan TNI. Total yang disalurkan sebesar 682 kiloliter (KL),” jelasnya. Ia menyebut bahwa penyaluran pada Minggu dilakukan untuk memperkuat ketahanan stok di masing-masing lembaga penyalur.

“Penyaluran BBM di Jayapura baik untuk kebutuhan masyarakat di SPBU maupun PLN serta DPPU Sentani terus kami perkuat agar pelayanan dapat terus berjalan dengan optimal,” tambahnya. (ful-fin-jpg/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...