Capim KPK I Nyoman Wara Disorot, Seperti Ini Pernyataannya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini masuk 10 besar capim KPK I Nyoman Wara, namanya ikut diserahkan panitia seleksi ke Presiden Joko Widodo.

Pernyataan capim KPK I Nyoman Wara saat tes wawancara dan uji publik di Gedung Sekretariat Negara pada Selasa (27/8) lalu menjadi sorotan.

Mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Eko Sembodo, menyatakan pernyataan capim KPK I Nyoman Wara dalam tes wawancara dan uji publik tidak profesional. Menurutnya, pelaksanaan audit yang dilakukan Wara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dilakukan secara tidak profesional dan bertentangan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

“Nyoman selaku auditor BPK yang melakukan pemeriksaan investigasi terkait dengan BLBI tidak berpedoman pada SPKN yang dimuat dalam Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017. SPKN merupakan pedoman pemeriksaan dan tolok ukur pelaksanaan pemeriksaan yang wajib digunakan oleh auditor BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan jenis apapun,” kata Eko dalam keterangannya, Selasa (3/9).

Eko menuturkan, auditor yang melakukan pemeriksaan yang bertentangan dengan SPKN dapat dikatakan tidak profesional. Pada akhirnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut menjadi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga tidak dapat digunakan.

“Proses konfirmasi atau klarifikasi atau crosscheck, terhadap audit adalah prosedur standar pelaksanaan audit yang harus dan wajib dilakukan. Ini adalah standar yang universal dan menjadi esensi keabsahan dari suatu audit dengan jenis apapun juga,” tegasnya.

Sebelumnya, Capim KPK yang juga auditor BPK, I Nyoman Wara mengakui tak meminta konfirmasi dalam mengaudit kerugian negara dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). capim KPK I Nyoman Wara pun mengklaim sudah bekerja sesuai standar dalam mengaudit perkara BLBI.

Doddy Soedrajat: Vanessa Angel Masih Punya Adik dan Keluarga

Aktris Prilly Latuconsina Rela Diinfus demi Danur

Warga Negara Australia Ikut Demo Tuntut Referendum Papua

5 Bulan Disakiti, Sukantri Bunuh Suami dengan Alu

Tri Susanti alias Mak Susi Resmi Ditahan Polda Jawa Timur

“Untuk kerugian negara itu pemeriksaan investigatif. Standar pemeriksaan keuangan negara untuk pemeriksaan investigatif, karena sifatnya rahasia tidak perlu minta tanggapan. Memang kami tidak minta tanggapan. Selain (pemeriksaan investigatif) itu harus kami (minta) tanggapan,” ucap I Nyoman Wara di Gedung Sekretariat Negara, Selasa (27/8).

Menurutnya, BPK mengaudit berdasarkan data yang diberikan pihak KPK. Selain itu, kata dia, diatur di perundang-undangan mengenai BPK, penyidik dapat memberikan bukti kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan investigatif mencari kerugian negara.

“Bukan berarti yang menentukan cukup penyidik. (Bukti) kalau kurang minta lagi. Sampai pemeriksa mempunyai keyakinan cukup untuk mengambil kesimpulan ada atau tidak kerugian negara,” jelas Wara. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...