Raih Suara Terbanyak, Caleg PPP Bantaeng Dilapor Dugaan Ijazah Palsu

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Lembaga investigasi Nasional Independen Indonesia Timur (LINI), melaporkan Hj Jumrah, caleg terpilih Kabupaten Bantaeng, dari partai PPP. Jumrah diduga menggunakan ijazah palsu.

Hj Jumrah merupakan caleg terpilih PPP dapil II Bantaeng yang meliputi Kecamatan Bisappu, Sinoa, dan Uluere. Jumrah meraih 2.738 suara, perolehan itu menjadikan dirinya sebagai caleg peraih suara terbanyak di Kabupaten Bantaeng.

Namun, Jumrah kini dilaporkan ke Polres Bantaeng terkait dugaan pemalsuan ijazah. Letua LINI, Mustamin Ishad Raga, menjelaskan, dugaan pemalsuan ijazah tersebut muncul saat masyarakat ramai-ramai memunculkan hal itu di media sosial.

“Itu saat masih masa kampanye, dan saat itu langsung bentuk tim untuk menelusuri dugaan tersebut. Alhasil temuan di lapangan menunjukkan ada praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Jumrah,” kata Mustamin, saat ditemui di salah satu warung kopi di Boulevard , Makassar.

Mustamin menjelaskan, ijazah yang diduga dipalsukan adalah ijazah SMP dari Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, atau yang lebih dikenal dengan pesantren Ulul Asmi Kabupaten bantaeng.

“Buktinya adalah di lembar ijazahnya itu ada dua stempel. Di mana-mana itu hanya satu stempel. Kedua bulan penerbitan ijazah tercantum bulan september 2006. Sedangkan penerbitan ijazah itu bisanya di bulan Juni, Juli, paling lambat Agustus,” urainya.

Ditambah lagi, Jumrah diketahui telah memiliki dua ijazah sederajat SMP. Selain ijazah dari pesantren, dia juga punya ijazah paket B yang diterbitkan 2016. Nah sedangkan ijazah SMA-nya terbit pada bulan Juni 2018 juga merupakan Ijazah paket C.

“Kami melaporkan ini tidak ada kaitannya dengan pencalegan, atau dia caleg terpilih. Tetapi karena dia memang telah melanggar, memalsukan dokumen, apalagi ini ijazah,” pungkasnya.

Dia juga menunjukkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Polres Bantaeng, yang menyatakan bahwa laporan tersebut diterima dan akan dilakukan penyelidikan dalam waktu 14 hari.

“Surat itu kami terima dari Polres Bantaeng tanggal 27 Agustus. Kami Harap pihak kepolisian segera mengungkap tindakan melawan hukum ini,” tutup Mustamin.

Sementara itu, Jumrah tidak merespons saat dikonfirmasi ihwal laporan tersebut via telepon dan WhatssApp. (bay)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...