Capim KPK Sulit Tampil Solid

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Panitia Seleksi Capim KPK telah menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesepuluh nama itu masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat.

Di antara kesepuluh nama itu, ada figur-figur yang dinilai punya rekam jejak yang mengkhawatirkan. Perannya dianggap bisa mempengaruhi KPK sebagai lembaga independen. Apalagi, KPK selama ini identik dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pengamat hukum dari UMI, Prof Hambali Thalib mengatakan, capim KPK seharusnya diharapkan punya independensi, moralitas, atau keberanian. Jangan sampai di antara capim KPK terkontaminasi hal-hal yang bertentangan dengan perjuangan melawan korupsi.

“Jangan nanti di antara yang terpilih itu terkontaminasi dengan institusi asalnya. Katakanlah dari kejaksaan atau kepolisian yang memang track record-nya dilihat perlu ada evaluasi,” terangnya kepada FAJAR, Selasa, 3 September.
Menurut guru besar UMI ini, pansel seharusnya mempertimbangkan gejolak yang terjadi di masyarakat. Apalagi, muncul pula petisi terkait capim KPK itu.

Meski petisi bersifat subjektif, isinya mencerminkan keresahan publik. Bahkan, mereka bisa menunjukkan apa yang menjadi kekhawatiran terhadap beberapa capim KPK itu.

“Harusnya dari awal pimpinan KPK memperhatikan itu. Jangan nanti kesannya bahwa calon tertentu itu dipaksakan karena memang pesanan. Mungkin kemampuannya oke, tetapi kekhawatiran orang bahwa jangan-jangan nanti dia tidak bisa memisahkan perannya sebagai komisioner dengan institusi asalnya,” jelasnya lagi.

Nama-nama yang bakal sampai ke tangan presiden tentunya sudah nyaris memasuki babak akhir. Presiden tentu tak bisa melakukan intervensi terhadap nama-nama itu.

Hambali menilai, presiden bakal serba salah jika langsung memotong nama-nama capim tanpa parameter yang jelas. “Jadi, terkesan politis,” imbuhnya lagi.

Kini, yang tersisa ada di tangan DPR RI. Ia berharap agar para anggota dewan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang. Jangan nanti KPK malah jadi tidak solid.

“Saya kira di antara 10 itu masih ada kesempatan karena sudah dianggap paling kompeten. Itu tidak cukup, karena harus membawa aspirasi KPK sebagai lembaga mandiri atau superbody. Tantangan ke depannya, jangan nanti muncul lagi ricuh dalam tubuh KPK itu sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, pegiat anti korupsi Sulsel Abdul Muthalib juga menyayangkan hal itu. Sejak awal, menurutnya, pansel sudah menjadi perhatian publik.

Itu lantaran beberapa nama pansel merupakan staf ahli dari lingkungan kepolisian. Apalagi setelah pansel berkunjung ke Kapolri untuk meminta Polri mengusulkan anggotanya mendaftar ke KPK.

“Kita juga menolak capim yang sedari awal mengatakan tidak mau menangani kasus yang sudah ditangani kepolisian. Ini jelas dia tidak paham kewenangan KPK dan sangat tidak layak jadi pimpinan KPK,” tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah memperlihatkan komitmen terhadap pemberantasan korups. Dukungan presiden memperkuat KPK bisa dengan mengundang jaringan koalisi nasional antikorupsi untuk memberikan masukan terhadap kesepuluh nama.
“Jika presiden tidak tepat dalam mengusulkan lima besar, maka agenda pemberantasan korupsi dalam 4 tahun ke depan akan sangat suram dan bisa berdampak pada pelemahan secara struktural institusi KPK,” pungkasnya.(mam-fik-fin/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...