Menko Polhukam Wiranto Tolak Buka Dialok Referendum Papua

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto menegaskan tidak akan membuka pembicaraan terkait referendum Papua dan Papua Barat.

Menurut Wiranto, dua wilayah itu sudah tidak punya kesempatan untuk melakukan hak tersebut. “Dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka,” ujar Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto menuturkan, kondisi Papua dan Papua Barat berbeda dengan Timor Leste. Saat itu, Timor Leste dalam peta teritori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan wilayah Indonesia, melainkan provinsi di seberang lautan Portugis. Karena itulah referendum dilakukan.

Sementara, referendum Papua dan Papua Barat sudah dilakukan pada 1969 di PBB. Dari jajak pendapat yang dilakukan, diputuskan bahwa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia secara sah dan mendapat dukungan dari banyak negara anggota PBB.

Open Base 2019, Atraksi Akrobatik Alutsista Pukau Ribuan Mata

Indonesia vs Malaysia: Ini yang Ditakutkan Tan Cheng Hoe

Penyebab Kecelakaan Beruntun: Truk Kelebihan Muatan dan Rem Blong

Pemilihan Menteri, Joko Widodo: Jangan Ada Ikut Campur

Berkesan Sosok Kepala BNPB, Korban Banjir di Sentani Beri Bayinya Nama Doni Monardo

“Keputusan PBB itu nggak bisa bolak-balik ditinjau kembali, diganti lagi, nggak bisa. Jalan untuk ke sana (referendum, Red) sebenarnya tidak ada lagi,” tegas Menko Polhukam Wiranto.

Meski begitu, Wiranto menyampaikan bahwa dialog konstruktif untuk membahas masa depan Papua dan Papua Barat memang perlu dilakukan. “Dialog Itu penting, dialog itu memang dibutuhkan. Tapi dialog yang konstruktif. Kita menutup pintu dialog referendum dan dialog untuk merdeka,” pungkas Menko Polhukam Wiranto. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah

Comment

Loading...