Pemerintah Klaim Kondisi Papua Kondusif, Wiranto : Janji 5 September Internet Pulih

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Pemerintah kembali mengklaim kondisi situasi di Papua yang belakangan terus memanas kini sudah mulai stabil dan kondusif. Karenanya pemerintah akan mempertimbangkan untuk membuka pelemahanan (pelemotan) akses internet di Papua dab Papua Barat yang sempat dibatasi beberapa hari lalu.

Namun pembukan akses internet akan dilakukan jika kondisi di Papua sudah benar-benar kondusif dan tidak ada lagi gejolak yang dapat mengganggu keamanan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengaku telah berkoordinasi secara langsung dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN), Budi Gunawan terkait situasi dan kondisi di Papua dan rencana pembukaan kembali akses internet di Papua.

“Kalau keadaan betul-betul kondusif, kita buka kembali internet, ini tanggal 3 ya. Tanggal 5 nanti (dibuka),” katanya di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (3/9).

Selain faktor situasi kondusif, kata Wiranto, pertimbangan pembukaan akses internet juga dengan dasar jumlah informasi hoaks yang telah berkurang sangat signifikan jika dibandingkan ketika adanya aksi demontrasi di Papua.

“Hoaks berkurang, belum habis, berkurang. Hasutan hampir nggak ada, nggak ada yang hasut lagi. Tone-nya sudah positif, negatif 10 persen, yang positif 90 persen,” jelasnya.
Pemblokiran layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak 21 Agustus 2019 oleh Kemenkoinfo karena kerusuhan di kedua provinsi tersebut. Kerusuhan di Fakfak, Sorong, dan Manokwari pecah karena dipicu foto dan satu video yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan “WhatsApp”.

Namun, lanjut Wiranto, pemerintah masih memerlukan waktu beberapa hari kedepan untuk memastikan situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat benar-benar kondusif.

“Dari informasi yang kita dapati, dari analisis prediksi keamanan kita masih perlu waktu sebentar saja,” ujarnya.

Wiranto juga berbicara soal referendum Papua yang selama ini selalu digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tidak akan bisa terealisasi. Papua tercatat sebagai bagian dari Indonesia di peta dunia.

“Wacana untuk merdeka, referendum, hukum internasional sudah tertutup, hukum nasional kita juga sudah final tak ada pembicaraan seperti itu,” tegasnya.

Lalu soal adanya diskriminasi pemerintah terhadap Papua merupakan informasi yang tidak benar, pasalnya selama ini pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan dasar masyrakat Papua.

Dia menegaskan pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan dasar rakyat Papua. Tuduhan diskriminasi dinilainya sebagai kabar yang tidak benar.

“Itu tak benar. kalau bicara karena hak-hak dasar, masyarakat Papua dipenuhi,” tutupnya.
Sementara Menteri Komunkasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan akan membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap mulai Rabu (4/9).

“Kita sudah membuat skenario untuk menurunkan level pembatasan, nah pembatasan yang sekarang dilakukan adalah pembatasan terhadap layanan data berdasarkan provinsi, Papua dan Papua Barat nah yang disiapkan skenarionya adalah pembatasan masih ada tetapi levelnya diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota, sehingga katakanlah di Papua tidak semua kabupaten kota diberikan pembatasan,” katanya di lingkungan istana kepresidenan Jakarta.

“Yang harus dibatasi dibatasi, yang tidak-tidak ya. Nah ini sedang kita koordinasikan kabupaten kota mana saja, malam ini mudah mudahan sudah ada (keputusannya) sehingga secara bertahap besok sudah bisa dilakukan, diaktifkan kembali layanan datanya di beberapa kabupaten kota,” tambah Rudiantara.

Layanan mana saja yang dibuka dan diblokir menurut Rudiantara sudah dikoordinasikan dengan aparat keamanan.

“Pihak keamanan yang mengerti kondisi setempat. Kondisi di Papua yang tahu Kapolda dan pihak keamanan sekarang maupun intelijen tentunya. Kita kan harus antisipasi semuanya, namanya juga mencegah menangani, dan memulihkan,” ungkapnya.

Rudiantara mengakui dampak dari pembatasan internet itu bukan hanya kepada publik secara umum tapi juga terhadap pemerintah pusat maupun daerah.

“Berdampak juga kepada pemerintah daerah, masyarakat, teman-teman dari polisi, TNI, juga kan terkena dampaknya semua. Jadi ini kan tidak ada pembedaan, misalkan untuk masyarakat datanya tidak bisa, tetapi untuk petugas datanya bisa diaktifkan, enggak, semuanya sama,” tambah Rudiantara

Menkominfo menyatakan hingga 1 September 2019, Kemenkoinfo sudah mendeteksi 500 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk mengirim hoaks.

“Sudah ada 500 ribu lebih URL hoaks yang paling banyak itu twitter, dibuka pasti ada risiko tersebar lagi. Tapi setelah kami diskusikan dan kami juga tentunya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh, masyarakatyang ada di papua. Bagaimana bisa menangani ini, biar pas,” jelas Rudi.

Rudiantara menegaskan bagi daerah yang sudah dinilai aman maka internet akan dibuka.
“Mudah-mudahan malam ini saya dapat data dari 29 kabupaten kota di Papua nanti saya yakin lebih dari sebagian tidak menjadi masalah. Saya sudah dapatkam datanya semua. Sehingga besok secara bertahap kita bisa lakukan. Jadi kalau dikatakan besok mulai bertahap itu fair,” tambah Rudi.

Terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Barat sudah sangat terkendali pascakericuhan pada 19 hingga 21 Agustus 2019.

“Jumlah pasukan pengamanan sudah cukup memadai untuk membuat sistem pengamanan kota di wilayah Manokwari, Sorong termasuk Fakfak, Kaimana dan Maybrat. Sekarang situasi sudah landai semua,” kata Kapolri dalam kunjungan kerja di Manokwari bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Selasa.

TNI dan Polri, lanjut Tito, terus mendorong upaya rekonsiliasi dengan merangkul pihak-pihak yang belum puas atas penanganan kasus baik yang Surabaya, Jawa Timur maupun di Papua Barat.

“Saya memberikan nilai sembilan terhadap upaya pemulihan yang dilakukan di Sorong, Manokwari juga Fakfak. Dipimpin langsung oleh pak Gubernur Kapolda, Pangdam, wali kota juga bupati pemulihan dilakukan dengan cepat sehingga seakan-akan tidak terjadi apa-apa,” sebut Tito. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...