Iuran BPJS Naik, Masyarakat Menjadi Korban

Kamis, 5 September 2019 - 10:21 WIB

Ahmad Iskandar

Mahasiswa PPS FKM Unhas

 

Kenaikan besaran iuaran BPJS Kesehatan, telah menjadi fokus perhatian dan menimbulkan resistensi masyarakat, tidak tangung-tangung, kenaikannya mencapai 100 persen.

Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, besaran kenaikan iuran kelas 1 dari Rp80.000 menjadi Rp160.000, kelas II yang tadinya Rp51.000 menjadi Rp110.000, sementara untuk kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per orang. Jika benar terealisasi, Maka Rumah Tangga yang berisikan 6 orang dan mendaftar untuk kelas I wajib membayar Rp960.00 setiap bulannya.

Angka yang tentunya tidaklah kecil. Pada saat yang sama langkah menaikkan iuran BPJS dianggap bukanlah kenaikan, melainkan penyesuaian tarif dan digunakan untuk menutupi defisit BPJS.

 

Mengapa BPJS defisit?

Skema pembayaran dari BPJS, dimaksudkan agar terjadi sharing pembiayaan dengan konsep subsidi silang, sehingga biaya sakit tidak hanya ditanggung oleh yang sakit, tetapi juga bagi yang sehat. Tentunya tidak ada yang salah dari hal tersebut, menjadi masalah kemudian, karena sejak 2014 BPJS terus-menerus mengalami defisit dan bahkan trenya meningkat setiap tahun, diperkirakan hingga tahun 2019 mencapai Rp32,8 T.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan, defisit terjadi akibat ketimpangan antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim. Sejak 2014 pembayaran klaim sebesar Rp42,65 T sementara penerimaan iuran Rp40,71 T. Hal ini terus berlanjut dan pada semester I tahun 2019 penerimaan iuran sebesar Rp44,5 T dan pembayaran klaim RS Rp51,61 T.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi, banyak faktor yang menyebabkan  ketimpangan terjadi, tidak hanya karena besaran iuran BPJS terlalu murah (underpriced),  tetapi juga dipengaruhi oleh tingginya pembiayaan penyakit katastropik (jantung, gagal ginjal, dll), adanya Fraud yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan badan usaha, termasuk didalamnya rendahnya kepatuhan peserta BPJS Non PBI (Penerima Batuan Iuran) dalam membayar iuran.

Khusus alasan yang terakhir, boleh jadi keterlambatan pembayaran iuran dipengaruhi oleh ketidakmampuan dan kesadaran masyarakat yang kurang, jika benar demikian, tidak tepat rasanya jika solusi yang ditempuh menaikkan besaran iuran BPJS.

 

Kebijakan yang tidak berpihak.

 

Kenaikan iuran BPJS dengan dasar Perpres 82 Tahun 2018, dan disaat yang sama dibarengi dengan kenaikan gaji untuk dewan direksi dan dewan pengawas BPJS, tentunya bukan alasan tunggal yang menyebabkan munculnya  resistensi dari masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan, pembatasan jenis penyakit yang ditanggung BPJS, urun pembayaran berdasarkan Inasibijis (INA-CBG) dalam memberikan pelayanan, nyatanya telah banyak menjadikan masyarakat sebagai korban.

Sering kita melihat, masyarakat dipaksa untuk keluar dari RS sekalipun belum sembuh total dan harus memulai dari awal, mengurus administrasi hanya sekadar untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan di rumah sakit yang sama pula.

Menjadi pertanyaan kemudian, apakah dengan kenaikan iuran BPJS dapat menyelesaikan masalah yang ada, baik dari segi sebab defisit maupun manfaat yang akan dirasakan masyarakat, ataukah kenaikan iuran BPJS kembali menjadikan masyarakat sebagai korban dari kebijakan yang tidak berpihak.

Atas dasar tersebut di atas, semestinya langkah menaikkan iuran BPJS dengan alasan underpriced dijadikan sebagai opsi terakhir dan akan lebih baik jika BPJS fokus untuk menyelesaikan sebab lain yang membuat defisit BPJS, dan tidak terlalu memberatkan masyarakat. Tidak mudah tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang sama halnya dengan skema pengobatan, yakni menggunaan mekanisme gotong royong.

Misalnya saja terkait dengan rendahnya kepatuhan peserta membayar iuran. Hal ini penting untuk diselesaikan lebih dulu, karena koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan, dari 32 juta orang peserta mandiri, tingkat kepatuhan membayar hanya 54 persen. Selama ini, langkah yang ditempuh BPJS hanya memberlakukan mekanisme denda atau pembayaran tunggakan pada saat pasien akan mendapatkan pelayanan, tidak menekankan pada upaya pencegahan.

Sementara langkah penyelesaiannya dapat dilakukan dengan integrasi sistem pembayaran, dengan lembaga pemerintah yang selama ini melakukan pelayanan transaksi pembayaran (Listrik, Pajak, dll). Pemda dalam hal ini tentunya bisa membantu dengan memperketat verifikasi terhadap penerima PBI, hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi penerima PBI yang tidak tepat sasaran.

Pada akhirnya, dengan berlakunya kebijakan kenaikan pembayaran iuran BPJS, kiranya berkorelasi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, sehingga pemerintah betul-betul hadir dalam kehidupan masyarakat dan akhirnya mampu meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang.

Sekalipun tidak dapat dipungkiri, kenaikan pembayaran iuran BPJS semakin menambah beban masyarakat, mengingat dalam waktu dekat TDL (tarif dasar listrik), gas, dll juga akan mengalami kenaikan.

Tidak menutup kemungkinan, beban ekonomi yang semakin tinggi justru semakin membuat SAKIT masyarakat, karena menurut WHO “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis”. Jika sudah demikian bukankah defisit BPJS akan semakin bertambah? (*)

loading...