Soal Papua, Benny Wenda Mendesak Australia Turun Tangan

Kamis, 5 September 2019 - 07:57 WIB
FOTO: AFP

FAJAR.CO.ID–Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, mendesak pemerintah Australia turun tangan mengutuk ‘tindakan keras’ Indonesia baru-baru ini terhadap demonstran di Papua.

“Australia harus menghentikan perbuatan Indonesia yang berisiko membuat Papua menjadi tragedi ‘Timor Timur selanjutnya’,” kata Benny, dalam wawancaranya dengan stasiun televisi SBS News melalui sambungan telekonferens, Rabu (4/9)

Menurut Benny, situasi di Papua Barat saat ini sangat mirip dengan perjuangan Timor Leste, untuk memerdekakan diri dari Indonesia pada 20 tahun lalu.

“Saya harap Perdana Menteri Australia akan membuat pernyataan terkait situasi saat ini (di Papua). Kami butuh Australia untuk turun tangan dan membuat pernyataan publik terkait krisis kemanusiaan di Papua Barat,” tuturnya.

Selain kepada pemerintah Australia, Benny juga meminta seluruh warga Negeri Kanguru untuk turut mendukung perjuangan warga Papua Barat untuk merdeka, seperti mereka mendukung Timor Leste dahulu.

“Apa yang terjadi adalah Indonesia melakukan genosida dan ini adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Berapa orang yang harus terbunuh sampai PBB mau turun tangan datang ke Papua Barat dan melihat apa yang terjadi,” terangnya.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, hanya menuturkan Canberra mengakui kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia terhadap Provinsi Papua.

“Posisi kami jelas tergambarkan dalam Perjanjian Lombok antara Indonesia-Australia,” bunyi pernyataan Kemlu Australia.

Menurut Kemlu Australia, perjanjian Lombok atau Lombok Treaty berisikan perjanjian kerja sama keamanan antara Jakarta-Canberra yang diteken pada 2006 silam. “Traktat itu menegaskan kewajiban keamanan bagi masing-masing negara yang harus dilakukan,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menyatakan pemerintah akan menangkap Benny Wenda, jika menginjakkan kaki di Indonesia.

Menurutnya, Benny merupakan Warga Negara Asing yang merecoki urusan dalam negeri Indonesia. “Kalau masuk ke Indonesia saya tangkap, atau kami tangkap, kita proses,” ujar Wiranto dalam keterangan persnya.

Wiranto membantah, Indonesia belum mengambil langkah dalam merespons tindakan yang dilakukan oleh Benny. Ia menilai proses terhadap Benny tidak semudah yang dipikirkan karena merupakan WNA yang mendapat perlindungan suaka dari negara lain.

Meski demikian, Wiranto menyampaikan pemerintah telah mengedepankan langkah diplomasi untuk merespons segara tindakan dan ujaran dari Benny.

“Tatkala kegiatannya di luar sana tentunya butuh kegiatan diplomasi, ada hukum-hukum internasional yang harus kita lakukan. Tapi kami tidak diam, selalu ada langkah-langkah untuk dapat mengantisipasi, bahkan intercept kegiatan itu,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan KBRI hingga perwakilan di PBB untuk melawan segala narasi Benny tentang Papua.

“Namun tentunya kita harus bersama-sama memberikan pertahanan yang kuat di kita sendiri supaya tidak terpengaruh dengan provokasi itu,” ujar Wiranto.

Di sisi lain, Wiranto menambahkan pemerintah tidak akan meminta bantuan Interpol untuk menindak Benny. (cnn/fin)

Loading...