Wacana Revisi Undang-undang KPK, Agus Rahardjo: Itu Ancaman Serius Pemberantasan Korupsi


FAJAR.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon adanya wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah DPR itu dianggap Ketua KPK sebagai ancaman serius lembaga yang saat ini masih dipimpinnya.“Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk, bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).Agus menuturkan, adanya calon pimpinan (Capim) bermasalah yang lolos seleksi bakal mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Setidaknya, Capim bemasalah akan membuat KPK tersandera dan sangat rentan diganggu oleh berbagai pihak.Selain itu, Agus menyebut terdapat setidaknya sembilan poin dalam draf RUU KPK usulan DPR yang berisiko melumpuhkan kinerja pemberantasan korupsi. Sembilan poin itu, yakni terancamnya independensi KPK, dibatasinya penyadapan, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber penyelidik dan penyidik, dan penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.Poin lainnya yang dinilai akan melumpuhkan kerja KPK adalah tidak adanya kriteria perhatian publik sebagai perkara yang dapat ditangani KPK, dipangkasnya kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan serta dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan.

Komentar

Loading...