Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri Paling Terdampak

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020 akan membenani kelompok peserta mandiri. Untuk rakyat miskin yang terkover, iurannya ditanggung negara.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan masyarakat tak perlu khawatir dengan kenaikan BPJS Kesehatan. Terlebih bagi rakyat miskin. Sebab, peserta penerima bantuan iuran (PBI) tetap akan ditanggung negara.

“Untuk PBI, rakyat yang ditanggung oleh negara itu tetap kita tanggung. Jadi ada 96,8 juta dan yang lain-lain. Jadi hampir 120 juta orang rakyat miskin itu masih ditanggung oleh negara,” kata Puan.

Kenaikan iuran yang berdampak pada masyarakat adalah peserta mandiri, yaitu dari segmen Pekerja Penerima Upah pemerintah dan swasta, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan peserta Bukan Pekerja.

“Yang dinaikkan iuran itu yang nantinya harus bayar adalah peserta mandiri dan mereka pun bisa memilih ikut kelas I, kelas II, dan kelas III,” kata Puan.

Puan juga mengatakan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden. “Kita tunggu Perpresnya kalau Perpresnya sudah ditandatangani, semua harus kita lakukan,” katanya.

Puan menyebutkan iuran BPJS Kesehatan memang sudah seharusnya disesuaikan. Sebab, sudah lima tahun tidak ada perubahan. Ditambah lagi amanat dari undang-undang yang memungkinkan adanya penyesuaian ulang iuran yang seharusnya dilakukan setiap dua tahun sekali.

Kenaikan iuran diklaimnya telah melalui berbagai macam kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. “Tentu saja penyesuaian ini tidak dilakukan serta merta begitu saja. Ada komitmen-komitmen tertentu yang sudah dibicarakan dengan DPR untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya.

Tunggu Perpres

Humas BPJS Kesehatan Wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku, Hermansyah, mengurai, hingga saat ini daerah belum mendapatkan kepastian kenaikan meski Kementerian Keuangan menetapkan pasti akan menaikkan 100 persen.

“Karena belum ada penandatanganan langsung dari presiden, maka belum dipastikan,” ungkapnya.

Soal kenaikan dan kepastian waktunya pun belum ada konfirmasi dari pusat. Pihaknya tak bisa melakukan sosialisasi jika belum ada SK resmi. Menurutnya sosialisasi tentu akan dilakukan secepatnya ketika telah diputuskan agar masyarakat dapat mengetahui perubahan iuran.

Banyaknya penolakan peserta mengenai kenaikan tentu telah diantisipasi dan diperhitungkan oleh pengambil kebijakan. Pihaknya hanya akan melaksanakan keputusan pusat.

“Pasti dari kantor pusat sudah susun strategi bagaimana tetap mempertahankan para peserta untuk tetap percaya kepada BPJS. Keputusan ini kan juga sudah berdasarkan perhitungan matang dan sudah diukur konsekuensinya akan seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra dan Maluku, Donni Hendrawan memaparkan peserta BPJS selalu meningkat. Di Sulsel peserta BPJS sudah mencapai 8.411.467 dari 9.426.853 penduduk.

Terbanyak peserta PBI APBN sebanyak 3.299.705 orang. BPJS akan menargetkan hingga 95 persen peserta dari jumlah total penduduk di Indonesia.

Bandingkan Rokok

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak besar. Terlebih jika dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat untuk membeli pulsa telepon atau rokok bagi yang merokok.

“(Bagi) yang merokok, itu hanya satu bungkus. Orang merokok satu bungkus sehari, ini untuk satu bulan. Jadi tidak besar dibandingkan pengeluaran yang lain,” kata JK di Kantor Wapres Jakarta.

Jika satu bungkus rokok bisa dinikmati dalam satu hari, maka manfaat membayar premi BPJS Kesehatan bisa dirasakan untuk jangka panjang. Selain itu, JK juga mengatakan nilai kenaikan BPJS Kesehatan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pulsa telepon.

“Orang yang mampu, yang mungkin punya tiga handphone atau mungkin empat malah, rata-rata pulsa itu saya kira Rp20-30 ribu paling minimal. Jadi kenaikan itu hanya setengah dari pengeluaran handphone sebulan satu orang,” tambahnya.

Selain itu, tujuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga untuk mengatasi defisit anggaran yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp32,8 triliun.

“Jadi kalau iuran naik itu, daripada defisit, jadi dinaikkan saja tarifnya. Tapi yang bayar pemerintah sebagian besarnya, saya kira Rp120 juta dibayarkan oleh Pemerintah iurannya itu,” jelasnya.

JK mengatakan selama ini BPJS Kesehatan terlalu murah dalam menetapkan nilai premi. Sementara jenis penyakit yang ditanggung cukup besar cakupannya. Apalagi, BPJS Kesehatan merupakan jenis asuransi kesehatan yang anggotanya termasuk terbesar di dunia.

“Itu iuran BPJS terlalu murah dibanding manfaatnya, Rp23 ribu tapi mau operasi jantung, sakit apa pun ditanggung BPJS. BPJS itu asuransi yang salah satu terbesar operasinya di dunia ini, dia punya anggota lebih dari 200 juta orang,” ujarnya.(ind-fin/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...