Ketua KPK Agus Rahardjo: RUU Berisiko Lumpuhkan Kerja KPK

Jumat, 6 September 2019 09:54

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua KPK Agus Rahardjo menilai, langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tergesa-gesa.Terlebih DPR mewacanakan revisi UU KPK akan selesai pada tiga pekan dan akan diselesaikan DPR periode 2014-2019. “Presiden jangan terburu-terburu mengirimkan surat, terkait RUU KPK secepat mungkin,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Presiden terlebih dahulu mendengar pendapat akademisi dan sejumlah pakar hukum dari banyak pihak mengenai RUU KPK. Hal ini perlu dilakukan agar tidak tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU KPK yang dirasa belum relevan untuk direvisi.“Jadi saya pikir kalau itu dilakukan akan lebih arif sebelum presiden mengirim surat (ke DPR),” harap Agus.Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyebut, RUU KPK dinilai akan melumpuhkan kinerja KPK. Terlebih tidak adanya kriteria perhatian publik sebagai perkara yang dapat ditangani KPK, dipangkasnya kewenangan pengambalian perkara di penuntutan serta dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan.“Sembilan persoalan di draf RUU KPK berisiko melumpuhkan total kerja KPK,” tegas Ketua KPK Agus Rahardjo.Agus menjelaskan, sembilan poin tersebut di antaranya, pertama soal independensi KPK terancam. Nantinya KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebab KPK dijadikan lembaga pemerintah pusat.

Bagikan berita ini:
2
2
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar