Presiden Jokowi Diminta Tak Keluarkan Surpres Revisi UU KPK

Jumat, 6 September 2019 - 13:01 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Jokowi (Joko Widodo) didesak untuk tidak mengeluarkan surat presiden (Surpres) untuk menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun rancangan revisi UU KPK telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, namun pembahasannya harus menunggu respons dari Presiden Jokowi.

“Menurut Pasal 20 UUD kan sebenarnya kalau Presiden Jokowi enggak mengeluarkan surat presiden, UU ini tidak akan dibahas,” kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti saat dikonfirmasi, Jumat (6/9).

Menurut Bivitri, merupakan peristiwa buruk jika DPR dan pemerintah benar-benar merevisi UU KPK. Karena jika benar dilakukan, pemerintah secara nyata telah melumpuhkan kinerja pemberantasan korupsi secara total.

“Kalau itu terjadi, pemerintahan yang sekarang seperti membunuh KPK. Karena KPK jadi enggak ada fungsinya lagi,” sesalnya.

Bahkan Bivitri menyebut, jika nantinya sampai dibentuk dewan pengawas, maka kinerja KPK tidak lagi independen. Karena dewan pengawas yang dibentuk oleg DPR akan melakukan intervensi terhadap semua kasus yang ditangani KPK.

“Pejabat mana yang mau disidik, pejabat mana yang mau dituntut secara hukum, itu nanti bisa diintervensi,” jelasnya.

Senada dengan Bivitri, kooordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mempertanyakan langkah DPR yang ingin merevisi UU KPK. Adnan menduga, pembahasan RUU KPK di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sejauh ini tidak melibatkan pihak-pihak yang dianggap relevan.

Oleh karena itu, Adnan menilai usulan itu sebetulnya dapat dibatalkan dikemudian hari. Ia juga mengharapkan pemerintah (Presiden Jokowi) tidak menanggapi usulan revisi UU KPK.

Wakil Bupati Masykuri Incar Kendaraan PDIP di Pilbup 2020

Rakernas PKH2I Sepakat Titi Purwaningsih Pimpin Honorer K2

Oknum TNI R Tembak Driver Ojol, Korban Dibuang di Pinggir Tol

Sertijab, 11 Perwira Polres Maros Berganti

Mahasiswa Papua di Bali Tuntut Papua Merdeka

“Kan begitu proses ini tidak melibatkan pihak-pihak yang relevan maka pembahasan RUU itu tidak legitimate, dan bisa diminta untuk dibatalkan. Oleh karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam menyepakati poin-poin yang ini karena bisa mengancam agenda pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, seluruh fraksi di DPR setuju revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9).

Jika proses berlangsung lancar dan cepat, RUU KPK bisa selesai pada September ini dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019. (jp)

loading...