Presiden Jokowi Diminta Tak Keluarkan Surpres Revisi UU KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Jokowi (Joko Widodo) didesak untuk tidak mengeluarkan surat presiden (Surpres) untuk menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun rancangan revisi UU KPK telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, namun pembahasannya harus menunggu respons dari Presiden Jokowi.

“Menurut Pasal 20 UUD kan sebenarnya kalau Presiden Jokowi enggak mengeluarkan surat presiden, UU ini tidak akan dibahas,” kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti saat dikonfirmasi, Jumat (6/9).

Menurut Bivitri, merupakan peristiwa buruk jika DPR dan pemerintah benar-benar merevisi UU KPK. Karena jika benar dilakukan, pemerintah secara nyata telah melumpuhkan kinerja pemberantasan korupsi secara total.

“Kalau itu terjadi, pemerintahan yang sekarang seperti membunuh KPK. Karena KPK jadi enggak ada fungsinya lagi,” sesalnya.

Bahkan Bivitri menyebut, jika nantinya sampai dibentuk dewan pengawas, maka kinerja KPK tidak lagi independen. Karena dewan pengawas yang dibentuk oleg DPR akan melakukan intervensi terhadap semua kasus yang ditangani KPK.

“Pejabat mana yang mau disidik, pejabat mana yang mau dituntut secara hukum, itu nanti bisa diintervensi,” jelasnya.

Senada dengan Bivitri, kooordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mempertanyakan langkah DPR yang ingin merevisi UU KPK. Adnan menduga, pembahasan RUU KPK di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sejauh ini tidak melibatkan pihak-pihak yang dianggap relevan.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...